Samosir,PILAREMPAT.COM - Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Samosir, Fraksi PDI P melakukan walkout dari ruang sidang terkait Pengambilan Keputusan Pertanggungjawaban Bupati tentang Pelaksanaan APBD tahun 2021, Sabtu (24/7/2022), Samosir.
Hal itu terlihat saat DPRD melakukan Rapur dalam rangka pembahasan dan persetujuan bersama atas Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Samosir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 pada Sabtu hingga Minggu, 22-23 Juli 2022 di Kantor DPRD Samosir, Pangururan.
Pada rapat yang tertunda hingga pukul 7 jam ini, dari 6 (enam) fraksi di DPRD Samosir, sebanyak 5 fraksi yaitu Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi Nurani Demokrat Indonesia Raya menerima dengan berbagai catatan atas Pertanggungjawaban Bupati tentang Pelaksanaan APBD tahun 2021 untuk disahkan menjadi Perda.
Sementara Fraksi PDI-P secara tegas menolak Pertanggungjawaban Bupati, dan hal itu dibenarkan oleh wakil ketua DPRD Samosir Pantas MarrohaSinaga didampingi Nasip Simbolon.
“Yang akhirnya Ranperda Pertanggungjawaban Bupati tentang Pelaksanaan APBD tahun 2021 disahkan menjadi Perda,” ucap Pantas M Sinaga bersama Nasip Simbolon.
Menurut kedua wakil ketua ini, pengambilan keputusan untuk mensahkan Pertanggungjawaban Bupati tentang Pelaksanaan APBD tahun 2021 diwarnai dengan aksi Walk Out (WO) dari Fraksi PDI-P karena tetap menolak Ranperda disahkan menjadi Perda.
“Ketika pengambilan keputusan ditawarkan melalui voting terbuka, Fraksi PDI-P mengambil sikap untuk keluar dari ruang rapat paripurna sehingga Rapat diserahkan oleh Ketua DPRD Samosir Sorta Siahaan kepada saya sebagai Wakil Ketua DPRD Samosir,” tambah Nasip Simbolon.
Rapur yang dihadiri 19 anggota dari 25 Anggota DPRD Samosir serta Pj Sekda Samosir Hotraja Sitanggang dan unsur SKPD Pemkab Samosir. (P4/MT)
