Ketua PWI DS, Khairul Hizad Sembiring Apresiasi Kelas B RSUD Deliserdang

Dirut RSUD DS, Hanif Fahri saat mengun jungi dan mengecek kondisi salah satu pasien.(foto: P4/istimewa)

PILAREMPAT. COM, Lubuk Pakam | Ketua PWI DS, Khairul Hizad Sembiring, S.Ag, mengapresiasi kelas B RSUD Deli Serdang yang sempat dinyatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turun kelas dari B ke C.

Ternyata karena rumah sakit milik Pemkab Deli Serdang tersebut kurang teliti dalam pengisian data rumah sakit berbasis aplikasi. Sehingga,data yang ada berbeda dengan yang dimiliki Kemenkes.

Hizad sapaan akrab Ketua PWI DS menghimbau kepada masyarakat Deliserdang agar berobat dan rawat inap di RSUD dengan kualitas layanan terbaik sudah ada di rumah sakit plat merah tersebut.

Bahkan menurut Hizad, menu makanan yang disajikan sangat enak untuk pasien yang sedang sakit,juga sarana ibadah seperti.mesjid dan kantin sehat sangat mendukung untuk keluarga pasien yang sedang berkunjung dan jaga di RSUD DS tersebut.

"Kita sangat menngapresiasi RSUD DS yang tidak jadi Turun Kelas menjadi C, bahkan tetap bertahan di Kelas B," ujar Hizad didampingi Penasehat PWI DS, Abdul Latif dan H.Alamsyah Siregar, saat memberi pernyataan Pers Sabtu,(07/09/2019), di Kantor PWI DS, JalanTirtadeli No.9 Jatisari, Kota Lubuk Pakam.

Ketua PWI DS, Khairul Hizad Sembiring, S.Ag,

Dirut RSUD DS, Hanif Fahri menambahkan perihal sarana dan.prasarana bahwa Selama kita sudah isi, tapi tidak tervalidasi. Padahal,dalam hal validasi tersebut juga merupakan perannya Dinkes Sumut.

“Makanya, begitu Kemenkes melakukan review, data kita tak semua muncul. Tapi kan ada masa sanggah apakah hasil review Kemenkes tersebut memang benar atau tidak. Dalam masa sanggah itulah kita sempurnakan data berbasis aplikasi," ujar Direktur RSUD Deli Serdang, dr Hanif Fahri ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (07/09/2019.)

dr Hanif mencontohkan,berdasarkan hasil reviu Kemenkes bahwa mesin HD (hemodialisa) untuk cuci darah yang ada di RSUD Deli Serdang hanya dua unit.Padahal yang sebenarnya ada 17 unit. Kemudian jumlah bad hanya 180, padahal yang dimiliki sebanyak 248 bad. Kemudian dokter sub sosialis (dokter konsultan) dinyatakan nol, sementara dokter sub sosialis ada dua.

"Karena ketidak sempurnaan data itulah RSUD kita sempat turun kelas. Dalam masa review tersebut, kemudian kita diminta Kemenkes membuat sanggahan jika ternyata data yang diterima tidak sesuai," papar dr Hanif.

Kata dr Hanif,untuk menyiapkan dokter sub sosialis bukan bukan hanya tanggungjawab direktur RSUD atau pemkab/pemko, tapi juga tanggungjawab negara melalui Dinkes Provinsi.Terkait masalah honornya sudah ditampung di APBD kabupaten/kota.

"Kalau untuk honor dokter sub sosialis, Pemkab Deli Serdang sudah menganggarkannya melalui APBD," ujarnya.

Lebih lanjut pria berkacamata dan murah senyum ini menjelaskan, kunjungan pasien HD (cuci darah) setiap harinya rata-rata mencapai mecapai 29 kunjungan. Bahkan, jika hari Senin dan Kamis bisa mencapai 31 kunjungan. [P4/relis/sya]