Ketua
Dewan Komisioner (KDK) OJK, Mahendra Siregar saat memberi kata sambutannya pada
peresmian Bursa Karbon Indonesia (foto:istimewa)
Jakarta, PILAREMPAT.com – Pelaksanaan Bursa Karbon Indonesia yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan seizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa, (26/09/ 2023).
Dalam
kesempatan itu, seperti keterangan resmi yang diterima para wartawan, Ketua
Dewan Komisioner (KDK) OJK, Mahendra Siregar (foto) happy menyambut peresmian ini dan mengatakan
bahwa pendirian Bursa Karbon Indonesia merupakan momentum bersejarah bagi
Indonesia.
Terutama,
kata dia, dalam mendukung upaya Pemerintah mengejar target untuk menurunkan
emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai ratifikasi Paris Agreement.
“Bursa karbon Indonesia akan menjadi salah
satu bursa karbon besar dan terpenting di dunia,” ucap Mahendra.
Termasuk,
ujarnya, dalam hal volume maupun keragaman unit karbon yang diperdagangkan dan
kontribusinya kepada pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia.
“Hari
ini kita memulai sejarah dan awal era baru itu,” kata Mahendra Siregar.
Indonesia,
sebut dia, memiliki target menurunkan emisi GRK sebesar 31,89% yang dilakukan
tanpa syarat dan tanpa bantuan internasional, atau sebesar 43,2 namun dengan
dukungan internasional dari tingkat emisi normalnya atau Business As Usual pada
2030.
Diungkap
Mahendra, sesuai berlakunya UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (P2SK), OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi
perdagangan karbon melalui Bursa Karbon di Indonesia.
Menurutnya,
tujuan yang sangat penting dari perdagangan karbon di Indonesia, yaitu
memberikan nilai ekonomi atas unit karbon yang dihasilkan.
Atau
pun, ujarnya, atas setiap upaya pengurangan emisi karbon ini guna tercapainya
target NDC (Nationally Determined Contributions) dari Pemerintah Indonesia dan
optimalisasi potensi Indonesia sebagai negara produsen unit karbon
Mahendra
mengatakan, dalam mempersiapkan perdagangan karbon di Bursa Karbon, OJK bersama
Kementerian dan Lembaga terkait, dan dengan dukungan lembaga Internasional,
telah melakukan sosialisasi selama periode Juli sampai September.
“Termasuk
dengan mengadakan Seminar Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang
Perdagangan Karbon di Indonesia di lima kota yaitu Kota Surabaya, Balikpapan,
Makasar, Medan dan puncak dari rangkaian seminar diadakan di Kota Jambi,” ujar
Mahendra.
Sementara
itu, terangnya, untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan perdagangan perdana unit karbon
di Bursa Karbon, berdasarkan data dari Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero)
terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, yang
berpotensi ikut perdagangan karbon tahun ini.
Jumlah ini setara dengan 86% dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia. Selain dari sub sektor pembangkit tenaga listrik, perdagangan karbon di Indonesia ke depan juga akan diramaikan oleh sektor lain yang merupakan sektor prioritas pemenuhan NDC.
Seperti
sektor Kehutanan, Pertanian, Limbah, Migas, Industri Umum dan yang akan
menyusul dari sektor Kelautan.
Di
awal perdagangan karbon ini, secara bertahap akan dilaksanakan perdagangan
dengan memastikan unit karbon yang berkualitas, dimulai dari emisi (Emission
Trading System/ ETS) ketenagalistrikan dan sektor kehutanan. [P4/rel]
