Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera berkomitmen dalam menjaga inflasi di Wilayah Sumatera. Komitmen tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi TPIP-TPID yang dirangkaikan dengan peluncuran simbolis Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) se-Sumatera tahun 2025, Kamis, 24 April 2025, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Adapun tema yang diambil adalah Sinergi
dan Inovasi dalam Mendorong Peningkatan Produksi dan Efisiensi Rantai Pasok Distribusi
Pangan Guna Mendukung Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Inklusif di Sumatera.
Rakor
TPIP-TPID se-Sumatera tahun 2025 dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara,
Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Koordinator
Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Badan
Gizi Nasiona (BGN)l, Badan Urusan Logistik (Bulog), perwakilan Bank Indonesia serta
TPID di wilayah Sumatera.
Penguatan
program GNPIP wilayah Sumatera tahun 2025 menjadi komitmen bersama dalam
memperkuat upaya stabilisasi harga pangan serta pengendalian inflasi
berlandaskan kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Kesediaan Pasokan, Kelancaran
Distribusi, dan Komunikasi Efektif), yang akan mendukung swasembada pangan dan
pertumbuhan inklusif di Sumatera.
Upaya penguatan
program GNPIP 2025 difokuskan pada 5 (lima) hal yaitu, 1) penguatan
produktivitas pertanian secara end-to-end, 2) penguatan pasokan dan
efisiensi rantai pasok melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk kelancaran
distribusi pangan, 3) optimalisasi KAD dalam mendukung program Makan Bergizi
Gratis (MBG), 4) dukungan fiskal baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan
ketahanan pangan, serta 5) digitalisasi pembayaran pada kegiatan operasi pasar.
Deputi
Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan pentingnya koordinasi
di tingkat TPID dalam rangka merespon ketidakpastian global khususnya
pascapenetapan tarif resiprokal Amerika Serikat. Berbagai upaya didorong untuk
memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat dengan inflasi yang tetap
terjaga di kisaran 2,5% ± 1% (yoy). Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal
Kemendagri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya identifikasi potensi dampak
di sisi pasokan akibat kebijakan tarif, sehingga antisipasi dapat dilakukan
untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Secara
khusus, Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen
untuk mengambil peran aktif dalam pengendalian inflasi serta berupaya dengan
optimal untuk menjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran
distribusi, dan terus menjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh
masyarakat khususnya di Sumatera Utara.
Selanjutnya, Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin, menyampaikan pentingnya menjaga pasokan yang dapat diperkuat melalui kerjasama antar daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Rudy B. Hutabarat, menyampaikan perlunya upaya mendorong implementasi secara lebih luas melalui penggunaan Best Agricultural Practices (BAP) pada klaster pertanian untuk meningkatkan ketersediaan pasokan.
"Hal ini tak lain guna menjaga ketahanan pangan
serta mengoptimalkan peran teknologi dan sarana distribusi pangan dalam
memperkuat implementasi KAD," ujar Rudy.
Kegiatan rakor TPIP-TPID diakhiri dengan acara simbolis pencanangan komitmen sejumlah program GNPIP di wilayah Sumatera. Acara simbolis tersebut menunjukkan kuatnya komitmen dan sinergi dari seluruh TPID di Wilayah Sumatera dalam program strategis pengendalian inflasi 2025 di wilayah Sumatera. [P4/sya]
