Komitmen tersebut berisikan langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan pengendalian inflasi dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Salah satu komitmen dalam pengendalian inflasi ialah pentingnya penguatan ketersediaan pasokan melalui kerjasama antar daerah.
"Kerjasama antar daerah perlu dilakukan untuk memberikan kepastian pasokan ketika terdapat daerah produsen yang surplus komoditas dapat mengirimkan ke daerah yang mengalami defisit. Selain itu guna membantu percepatan transaksi pemerintah daerah, seluruh pemda bersepakat untuk mengakselerasi penerbitan dan implementasi KKI bekerja sama dengan bank RKUD," ujar Muqorobbin, Deputy Direktur/Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar.
Lebih lanjut, dijelaskan Robbin, komitmen bersama yang dihasilkan dalam HLM TPID dan TP2DD tersebut antara lain penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok melalui Kerjasama Antar Daerah, pemanfaatan teknologi pertanian terkini untuk mendorong produktivitas pertanian, pengendalian inflasi dan intervensi langsung melalui pelaksanaan program pasar murah terjadwal hingga penguatan dalam penyediaan data center untuk memperkuat pengambilan kebijakan dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.
"Ke depan, tantangan dalam upaya pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah tentu tidak mudah. Meskipun demikian, seluruh Kepala Daerah telah berkomitmen untuk terus mendorong berbagai upaya agar volatilitas dan tingkat harga bahan pokok dapat terjaga serta kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi secara digital dapat terus ditingkatkan," ungkap Robbin. [P4/sya]
