Samosir, PILAREMPAT.COM - Wakil Bupati (Wabup) Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM bersama Wakil Ketua DPRD Samosir, Pantas M. Sinaga didampingi Kadis Kominfo, Kadis Pariwisata, Kaban Kesbangpol dan Sekdis PUTR mengikuti Focus Group Discussion (FGD).
“Pembentukan Kewilayahan Kawasan Tertentu Sebagai Kajian Konsep Pengamanan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba”, yang digelar di Hotel Niagara, Parapat, Simalungun, Kamis (23/2/2023).
Turut hadir Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas RI Prof. Dr. Mahfud MD, Komisioner Kompolnas, Kabaharkam Polri, Gubernur Sumut, Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumut Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, dan jajaran Polda Sumut, BPODT, PHRI, Bupati/ Wakil Bupati, Ketua DPRD, serta Kapolres se-Kawasan Danau Toba yakni Samosir, Simalungun, Toba, Taput, Karo, Pakpak Bharat, Dairi dan Humbahas.
Selain membahas arah kebijakan operasional pengamanan DPSP Danau Toba, dalam acara tersebut juga digelar diskusi soal pemulihan ekonomi masyarakat melalui pariwisata Danau Toba.
Saat membuka acara, Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan, pariwisata harus di kelola sebaik-baiknya dengan pembangunan dibidang lainnya.
“Kalau tempat wisata itu bagus, perekonomian di daerah wisata itu akan bertumbuh dengan sendirinya dan investasi – investasi akan masuk ke daerah wisata tersebut”, paparnya.
Lebih lanjut dikatakan, melalui hasil FGD ini, jikalau ada nantinya yang sangat penting untuk menambah anggota kepolisian di kawasan wisata DPSP Danau Toba, hal itu akan dilakukan.
Sementara itu, Menkopolhukam mengajak pemerintah kabupaten yang berada di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba, supaya membayangkan bagaimana memikirkan dari berbagai aspek untuk mendukung peningkatan, sehingga para wisatawan merasa aman dan nyaman saat berwisata.
Kapolda Sumut Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanan FGD ini yang diinisiasi oleh Kompolnas bekerjasama dengan Polri dan Polda Sumut.
Disampaikan, untuk memberi rasa aman kepada masyarakat wisata di DPSP Danau Toba yang akan terus berkembang sebagaimana arah kebijakan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, perlu dibentuk satu satuan kewilayahan yang mampu mengintegrasikan sebuah sistem keamanan yang terkoordinir.
“Kami terus berupaya untuk memberi rasa aman, namun tantangan karakteristik Danau Toba yang cukup besar, perlu satuan kewilayahan yang khusus, yang mampu menjalankan fungsi polisi pariwisata yang preventif dan terintegrasi serta mampu mengantisipasi berbagai gangguan kamtibmas sebagai salah satu syarat penting”, sebut Kapolda. (P4/MT)
