MEDAN--PILAREMPAT.COM | Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan meminta agar manajemen RSUD Dr. Pirngadi Medan melakukan pembenahan di segala bidang agar lebih baik lagi ke depannya sehingga mampu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini dikemukakan Sekretaris Komisi
II, Dhiyaul Hayati, SAg, MPd (foto) saat pertemuan Komisi
II dengan Direktur rumah sakit Dr. Syamsul Arifin Nasution Sp.OG ketika
kunjungan kerja, Senin (10/1/2022).
"Kita memahami kondisi bahwa rumah
sakit Pirngadi bukanlah satu-satunya rumah sakit rujukan bagi warga Kota Medan.
Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sudah semakin banyak,
tentunya ada kompetisi di sini. Masyarakat akan memilih rumah sakit yang
dianggap memiliki pelayanan kesehatan yang lebih baik dan fasilitas lebih
lengkap. Oleh sebab itu, kita harus memperbaiki manajemen rumah sakit, karena
sekarang ini warga bisa memilih ke rumah sakit mana mereka mau berobat. Hal ini
menjadi point penting bagi kita semua," kata Dhiyaul Hayati pada wartawan,
Selasa (11/1/2022).
Politisi PKS ini menambahkan, saat ini status RS Pirngadi adalah Badan Layanan Umum (BLU) sehingga dapat menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan berdasarkan Renstra bisnis.
Hal ini
tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Bab V (lima) pasal 10 dan
pasal 11.
"Pada pasal 10 ayat 1 disebutkan,
BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada
Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana bisnis anggaran harus
disusun dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen,"ungkapnya.
Selain program layanan reguler, Dhiyaul menilai pihak RS Pirngadi dapat melakukan program bakti sosial yang sifatnya mengundang masyarakat banyak, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa kelebihan dari rumah sakit Pemko Medan ini.
"Tim IT dan tim humasnya harus
selalu melakukan campaign-campaign terkait pelayanan Pirngadi. Sesekali
bolehlah Pirngadi membuat program operasi katarak gratis atau bakti sosial
lainnya seperti sunatan massal untuk menunjukkan kepedulian kepada masyarakat
banyak. Itu hal-hal yang kecil ya, tapi dengan begitu masyarakat kan mengetahui
ada program yang baik dilakukan pihak Pirngadi untuk kepentingan masyarakat
banyak. Saya pikir itu perlu dilakukan. RBA dibuat dengan target
kunjungan masyarakat berobat selama setahun. Agar target tercapai, upaya-upaya
apa saja yang perlu dilakukan," paparnya.
Dhiyaul juga mengaku miris, RS Pirngadi
yang sudah status BLU tapi gaji honorernya masih di bawah UMK.
"Kepling kita saja sudah UMK,
kenapa tenaga honor di Pirngadi belum? Hal Ini harus diupayakanlah agar gaji
honorer sesuai UMK sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.
Rasanya hal yang tak mungkin jika gaji rendah tapi dituntut untuk
pelayanan prima dan mutu pekerjaan lebih baik,'' ungkap Dhiyaul.
Dia juga melihat adanya potensi atau
sumber dana lain yang bisa digunakan oleh pihak RSUPM. Semisal Dana Alokasi
Khusus (DAK) dari pusat.
"Ini harus dikejar
ke pusat. DAK ini bisa dialokasikan ke Rumah Sakit Pirngadi, baik fisik maupun
non fisik sehingga bisa membantu untuk meningkatkan layanan dan kinerja
pegawai dan nakes di RS Pirngadi,"pungkasnya.[P4]
