PILAREMPAT.com | Anggota DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong, S.Pd mengungkapkan, sejumlah masukan dari masyarakat dan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan membuat kebijakan khususnya dalam pembayaran uang sekolah maupun uang kuliah dimasa pandemi saat ini.
Hal itu diungkapkan politisi PKS pada rapat paripurna DPRD Kota Medan dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE didampingi wakilnya, Senin (18/01/2021) ruang utama paripurna DPRD Medan.
Sejumlah masukan
dari masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Medan yang meliputi
Kecamatan Medan Amplas, Denai, Kota, Area dan Medan Denai dengan anggota DPRD
diantaranya H.Ihwan Ritonga, Dedy Aksyari Nasution (Gerindra) Hasyim SE, David
Sinaga(PDIP) M.Rizki nugraha (Golkar), Afif Abdilah (Nasdem), Rudiyanto (PKS),
Edi Syahputra (PA) dan Hendra DS (Hanura). Sejumlah aspirasi yang mengemuka
dimasyarakat diantaranya masalah infratruktur, kebersihan, administrasi
kependudukan, pendidikan, masalah sosial dan kesehatan..
“Sebagian
masyarakat yang kami datangi ketika reses mengeluhkan pendapatan mereka yang
menurun, bahkan banyak dari orang tua siswa di PHK yang mengakibatkan
kebingungan dalam memenuhi kebutuhan mereka terutama untuk membayar uang
sekolagh,” ucap Rudiyanto.
Warga meminta
masyarakat meringankan biaya sekolah disaat pandemi ini. “Besar harapan mereka
agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang dapat meringankan beban
mereka,” Ketua Fraksi PKS Kota Medan ini.
Rudiyanto juga
mengatakan, pembelajaran daring yang dilaksanakan hari ini memaksa mereka
merogoh biaya tambahan untuk membeli kuota. Untuk itulah mereka menyampaikan
aspirasi soal penyediaan wi fi di ruang publik.
“Warga meminta Pemko menyediakn fasilitas wifi gratis di ruang
publik di setiap kelurahan atau pemberian kuota internet kepada siswa,”
jelasnya.
erkait pelaksanaan kesehatan dan BPJS, warga juga menyampaikan
sejumlah masukan diantaranya peran rumah sakit agar maksimal dalam pelayanan
dan penyediaan alat pendeteksi covid-19, warga memohon digratiskan biaya BPJS.
Rudiyanto
menyampaikan, seluruh masukan dan spirasi warga melalui reses ini diharapkan
mendapat respon yang baik dari Pemko Medan.
“Apa yang disampaikan warga melalui reses ini adalah aspirasi
murni. Kami meminta agar direspon Pemko Medan melalui SKPD terkait. Kami juga
meminta Pemko mempertimbangkan setiap kebijakan dimasa pendemi ini,” tegsnya.
Mantan Anggota
DPRD Tanjungbalai ini menegaskan, tingginya persoalan sosial, penganguran dan
kemiskinan diharapkan kepada Pemko Medan untuk lebih tanggap dan teliti dalam
menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
“Ingat, pemerintah yang baik dan berhasl adalah pemerintah yang
mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan mempu memberikan pelayanan
prima,” ungkapnya. (P4)
