Medan--Pilarempat.com | Janses Simbolon (Hanura) ada rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Akhir Tahun Anggaran 2019 di ruang banggar gedung dewan merasa kekecewa, Selasa (12/5/2020).
Bentuk kekecewaan itu terkhusus kepada Ketua DPRD Medan Hasyim SE dan wakil Ketua lainnya yang dinilai tidak komitmen dan melanggar kesepakatan.
Dimana kesepakatan untuk anggota dewan yang bergabung di Pansus LKPj harus anggota badan musyawarah (Banmus). Namun faktanya, ada beberapa Fraksi yang mengutus anggota banggar di banmus dan pimpinan dewan mendiamkan.
“Ini kan akal akalan, ada apa, kita mencurigai ada persekongkolan antar elit politik tinggi,” tegas Janses Simbolon kepada Geosiar.com usai keluar dari ruang rapat seraya menyebut swbagai bentuk protes terhadap keputusan pimpinan dewan karena plin plan.
Dikatakan Janses Simbolon, ketika rapat paripurna DPRD Medan agenda penyusuanan komposisi sudah disepakati untuk pembahasan LKPj Walikota Medan Akhir Tahun 2019 anggota dewan yang duduk di Banmus.
Namun kata Janses, faktanya beda, karena saat penetapan komposisi, masing masing Fraksi yang mengutus nama tidak anggota Banmus. Tetapi anehnya, pimpinan dewan mendiamkannya. Fraksi PKS dan PAN mengutus anggotanya dari Badan Anggaran.
“Kenapa diloloskan untuk anggota Pansus berasal dari Banggar. Kalau tau seperti ini, kami akan mengutus anggota fraksi kami dari anggota banggar.
Kenapa fraksi lain, sementara kami tidak,” tegas Janses Simbolon yang bergabung di Fraksi Hanura, PSI dan PPP itu.
Menyinggung tentang keikutsertaan apa tidak dari Fraksinya mengikuti rapat Pansus berikutnya, Janses mengaku akan membicarakan dulu di internal Fraksinya.
“Kami akan rapat dulu sore ini, bagaimana sikap kami selanjutnya,” terang Janses. (P4/sya)
