Medan, PILAREMPAT.com – Tingkat inflasi di Sumatera Utara (Sumut) pada 2024 diprakirakan tetap terkendali dan berada pada rentang sasaran 2,5%,+- 1%.
“Untuk itu, dibutuhkan sinergi kebijakan pengendalian inflasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia optimalisasi pemanfaatan anggaran pengendalian inflasi yang tepat guna,” kata Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut, Yura A. Djalins pada Pertemuan Tahunan BI ( PTBI) 2023 Strategi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional di Medan, Rabu (29/11/23) malam,
Yura menyebutkan, dalam hal
itu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) memainkan peran yang
lebih penting dalam pengendalian inflasi di 2024, dimana sebagai tahun politik adanya Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI.
Dijelaskannya, perekonomian Sumut 2023 diwarnai berbagai tantangan namun tetap
bisa tumbuh dengan melanjutkan tren pemulihan di kisaran 4,3- 5,1% (yoy) di
tengah masih tingginya ketidakpastian global.
Di tengah optimisme perekonomian Sumut ke depan, disadari terdapat
beberapa tantangan, baik dari sisi global maupun domestik, yang perlu
diwaspadai di 2024.
Dari sisi global adalah berlanjutnya konflik geopolitik di kawasan Eropa dan
Timur Tengah, kenaikan suku bunga global, pelemahan ekonomi negara mitra dagang
utama serta risiko cuaca ekstrem akibat anomali iklim.
Selain itu juga ekonomi domestik juga masih menghadapi sejumlah tantangan
struktural.
Pertama, tantangan inflasi yang ditimbulkan dari kenaikan harga produk dan jasa
impor (imported inflation).
Kebijakan yang diterapkan negara-negara produsen komoditas pangan utama
berpotensi menyebabkan gangguan pasokan dan kenaikan harga komoditas di
Sumatera Utara.
Kedua, perekonomian Sumatera Utara belum terdistribusi secara merata, masih
terpusat di Pantai Timur, khususnya kawasan Mebidangro.
Hal ini, katanya disebabkan belum meratanya pembangunan infrastruktur yang
dapat menghambat potensi aglomerasi industri.
Ketiga, infrastruktur di kawasan wisata Sumatera Utara masih terbatas. Hasil
penelitian survei Guality Tourism, Bank Indonesia menunjukkan beberapa aspek
infrastruktur yang masih memerlukan perhatian antara lain jalan, listrik, air,
dan internet di kawasan wisata Sumatera Utara.
Tantangan keempat yakni perlunya meningkatkan adopsi praktik berkelanjutan oleh
pelaku bisnis serta optimalisasi pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
di Sumatera Utara.
Pemanfaatan EBT masih bawah 50% dari total potensi yang dimiliki dan masih
didominasi oleh tenaga minihidro.
Kelima, masih belum meratanya tingkat akseptansi sistem pembayaran digital. Hal
ini disebabkan tiga faktor utama yaitu belum meratanya literasi keuangan
digital, infrastruktur jaringan telekomunikasi, dan inovasi layanan digital di
daerah.
Perlunya meningkatkan paradigma pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi digital
juga menjadi tantangan keenam dalam prekeonomian Sumut pada 2024.
“Inovasi dan adopsi teknologi penting agar pelaku UMKM dapat menjalankan proses
bisnis sesuai best practices untuk mencapai produktivitas yang optimal,”
paparnya.
Untuk itu, dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut Provinsi Sumatera Utara
harus mengambil langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan membangun
optimisme kebangkitan ekonomi.
Langkah strategis itu yakni memperkuat kolaborasi Bank Indonesia dengan
Pemerintah Daerah dalam TPID-GNPIP terutama untuk merumuskan langkah
antisipatif yang efektif terkait pengendalian inflasi.
Masih adanya disparitas pertumbuhan antarwilayah perlu diatasi dengan
pembangunan infrastruktur untuk mendukung aglomerasi industri dan pengembangan
destinasi pariwisata unggulan. Hal ini terutama melalui perbaikan iklim
investasi dan konektivitas antar wilayah yang terintegrasi.
Kemudian perlu kesiapan industri untuk meningkatkan nilai tambah produknya.
“Proses hilirisasi ini perlu difokuskan pada peningkatan nilai tambah komoditas
utama seperti kelapa sawit, karet, dan produk pertanian lainnya, melalui
pengembangan produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi,” ujarnya.
Selanjutnya, bisa mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan hijau.
Ketersediaan proyek berbasis hijau perlu didorong oleh Pemerintah Daerah,
dengan dukungan dari regulator dan industri keuangan dari sisi akses pembiayaan
hijau.
Penguatan sinergi juga diperlukan untuk mendukung pemerataan akseptansi digital
sistem pembayaran.
Hal ini dapat dilakukan melalui monitoring penyediaan jaringan telekomunikasi
khususnya pada daerah 3T (terpencil, tertinggal dan terluar) untuk inovasi
Pajak dan Retribusi Daerah, penguatan kerjasama TP2DD dengan pihak lainnya,
serta pengoptimalan peran BPD sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah.
Strategi berikutnya adalah dengan mengoptimalkan peran local champion sebagai
role model dalam mengoptimalkan adopsi teknologi dan implementasi best
practices serta melaksanakan capacity building dan pendampingan yang terfokus
kepada pelaku UMKM.
Pada PTBI 2023, di Hotel Santika Medan, hadir Pj Gubsu Hassanudin, Deputi
Kepala Perwakilan BI Suharman Tabrani, Konsul Jenderal (Konjen) Malaysia di
Medan Aiyub Omar, para pimpinan bank, pengusaha, pimpinan perguruan tinggi dan
para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah ini.
PTBI itu diawali acara serupa dari BI Pusat dirilis secara offline dan online
(zoom, YouTube dan Instagram) yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan
Gubernur BI Perry Warjiyo.
Usai pemaparan perekonomian secara nasional, dilanjutkan kegiatan serupa di
daerah, termasuk di Sumut.
PTBI 2023 itu juga dirangkai dengan pemberikan apresiasi kepada perbankan
pengusaha dan UMKM. [P4/sya/rel]
