Medan, PILAREMPAT.com : Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), IGP Wira Kusuma mengatakan, digitalisasi telah menyentuh berbagai aspek kehidupan termasuk pada aspek keuangan dan sistem pembayaran secara umum.
Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi uang elektronik Nasional meningkat 14,82 % (yoy) sehingga mencapai Rp 111,35 triliun di triwulan II -2023. Sementara nilai transaksi digital banking tercatat sebesar Rp12.852 triliun atau tumbuh 11,6 %(yoy). Sejalan dengan hal ini, transaksi Quick Response Code Indonesian Standart (ORIS) juga menunjukan pertumbuhan yang signifikan.
Tercatat merchant QRIS sampai dengan Juni 2023 secara nasional sebanyak 26,7 juta merchant, dengan jumlah pengguna sebanyak 37 juta pengguna. Transaksi ORIS di Tw II-2023 tumbuh 104,64 % (yoy) dengan nilai nominal sebesar Rp 49,65 triliun.
“Sejalan dengan kondisi nasional, perluasan QRIS di Sumatera Utara berjalan baik dan terus terakselerasi sejalan dengan akseptansi masyarakat. Jumlah merchant QRIS di Sumatera Utara hingga triwulan II 2023 telah mencapai 1,02 juta merchant yang di dominasi oleh merchant usaha mikro sebesar 63,06 persen, dengan total transaksi mencapai Rp 4,91 triliun dan telah digunakan oleh 1,7 juta pengguna,” kata IGP Wira Kusuma dalam sambutannya pada acara "Medan Digifestival Tahun 2023" yang digelar di Kota Medan, Jumat (25/08/2023) kemarin.
Wira Kusuma mengungkapkan, Bank Indonesia juga telah menerbitkan Blueprint Sistem Pembayaran 2025 (BSPI 2025) yang menjadi guidance dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Beberapa inovasi transaksi non-tunai yang didorong oleh Bank Indonesia antara lain Quick Response Code Indonesian Standard(ORIS) serta BI-FAST yang mendorong transaksi semakin cepat dan efisien bagi masyarakat.
Di tengah perkembangan keuangan digital yang pesat tersebut masih terdapat berbagai tantangan, khususnya dalam hal literasi masyarakat, serta infrastruktur pendukungnya. Di mana berdasarkan Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 oleh OJK, masih terdapat gap sebesar 43,89 % antara indeks literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Utara. Indeks literasi keuangan hanya sebesar 51,69 % sementara indeks inklusi keuangan telah mencapai 95,58 %.
“Kondisi tersebut tentunya menjadi perhatian kita bersama, untuk dapat terus mendorong perluasan edukasi keuangan digital, sekaligus meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai risiko – risiko yang dihadapi, untuk mewujudkan konsumen layanan keuangan digital yang paham, berdaya dan terlindungi," ujarnya.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sinergi yang kuat dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat & daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyelenggara jasa pembayaran (bank maupun non bank), serta institusi pendidikan dan akademisi yang memiliki peran penting dalam edukasi keuangan kepada masyarakat.
“Sebagaimana yang kita laksanakan ini dalam bentuk Medan Digifestival, kolaborasi dan dukungan Universitas Sumatera Utara ) dalam mewujudkan ekosistem digital di lingkungan kampus diharapkan menjadi role model bagi dunia pendidikan. Tidak hanya e-learning dan e-payment yang telah diimplementasikan, inovasi dan pemanfaatan pembayaran non-tunai untuk Endowment Fund yang hari ini akan di launching diharapkan menjadi langkah pendukung untuk mewujudkan cita -cita Universitas Sumatera Utara sebagai World Class University, “ terangnya [P4/sya]
