Anggota DPR RI Komisi V, Jhonni Allen Marbun menyerahkan
buku tabungan BSPS kepada penerima bantuan.{P4/ist)
SAMOSIR-PILAREMPAT.COM | Bupati Samosir bersama anggota DPR RI Jhony Alen Marbun menyerahkan MBR sebanyak 290 KK masyarakat Samosir yang berpenghasilan rendah sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Penyerahan di Kantor Camat Pangururan, Jumat (10/6/2022) yang tersebar di 5 Kecamatan.
Untuk Pangururan (Desa Parhorasan 30 unit), Ronggur Nihuta (Salaon Toba 15 unit, Salaon Tonga Tonga 15 unit), Palipi (Desa Huta Dame 23 unit)? Kecamatan Harian ( Desa Siparmahan 14 Unit, Hariara Pohan 14 unit, Sampur Toba 16 unit) dan Sitio tio (Desa Tamba Dolok 32 unit, Janji Raja 34 unit, Sabulan 22 unit, Holbung 27 unit) yang diserahkan di Kantor Camat Sitio tio oleh Asisten Administrasi Umum Waston Simbolon.
Dari 290 unit BSPS, 246 sudah di SK PPK dan 44 tahap kelengkapan administrasi.
Dikesempatan itu hadir, Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sumatera II diwakili PPK Rumah Swadaya Propsu Iryanto Sirait, Kepala Cabang Bank Mandiri Pangururan, Camat Pangururan, dan Sekcam Ronggur Nihuta.
Bantuan BSPS merupakan aspirasi Anggota DPR RI sebagai usulan Bupati Samosir tahun 2022.
BSPS senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per unit, dengan rincian Rp. 17.500.000,- untuk belanja bahan dan Rp. 2.500.000 untuk upah tukang dan langsung kerekening penerima melalui Buku Tabungan Bank Mandiri.
Bupati menyampaikan, bantuan BSPS bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan merupakan aspirasi yang dibawa Anggota Komisi V DPR RI, Jhonni Allen Marbun untuk Samosir.
“Terima kasih untuk segala bantuan dan perhatian untuk masyarakat Samosir”, ucap Bupati kepada Jhonni Allen Marbun dengan harapan peningkatan jumlah penerima untuk tahun berikutnya.
Karena rumah adalah salah satu hak dasar rakyat, untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan. Pemkab Samosir terus berupaya menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Anggota DPR RI untuk mendapatkan bantuan. Pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh kebijakan strategi dan program yang komprehensif dan terpadu, guna pemenuhan hak dasar rakyat untuk memiliki lingkungan perumahan yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman.
“Harga material bangunan harus normal, jangan diatas harga biasa. Jika pengusaha yang dihunjuk menaikkan harga yang tidak normal segera diganti” tegas Jhonni.
Ditambahkan dia, bantuan sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat merupakan hal wajar, sebagai wakil rakyat dan akan terus berupaya demi kebutuhan rakyat. (P4/MT)
