NIAS, PILAREMPAT.com – Kantor OJK Regional 5 Sumbagut terus menjalin koordinasi dan meningkatkan sinergi untuk mencapai target indeks Inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90% pada tahun 2024, salahsatunya melalui forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Selasa (24/05/2022).
Sebagaimana Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri No.900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 perihal
Pembentukan TPAKD, salahsatu tujuan TPAKD adalah untuk mendorong ketersediaan
Akses Keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Keanggotaan TPAKD terdiri
dari Kepala Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BPS, Ditjen Perbendaraharaan serta stakeholder
terkait lainnya.
Untuk mendukung hal
tersebut, TPAKD Kabupaten Nias melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kantor
OJK Regional 5 Sumbagut dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga untuk
menyelaraskan dan melakukan review terhadap pencapaian program kerja. Beberapa
inovasi dan strategi dalam mencapai target program kerja tahun 2022 juga intensif
disiapkan, khususnya terkait dengan kampanye Hari Indonesia Menabung di bulan
Agustus dan Bulan Inklusi Keuangan di bulan Oktober mendatang.
Turut hadir pada rapat
koordinasi beberapa pejabat dari Kabupaten Nias yaitu Kepala Dinas Koperasi,
UKM, Perdagangan serta Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Sekretaris Dinas Kominfo dan Plt
Kepala Bagian Ekonomi Sekdakab Nias. Dari Industri Jasa Keuangan hadir Pimpinan
PT Bank Sumut Cabang Gunungsitoli dan Perwakilan PT Pegadaian. Kegiatan rapat
koordinasi tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Nasochi Gulo.
“Kami meminta Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta ketenagakerjaan Kabupaten
Nias untuk mempercepat proses penjualan produk yang dimiliki UMKM di Kabupaten
Nias dan membantu meningkatkan kesejahteraan UMKM dengan memfasilitasi UMKM
tersebut melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir,” ujar Nasochi
dalam sambutannya.
Nasochi Gulo juga meminta
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias untuk meningkatkan dan menambah
jaringan internet yang ada di kabupaten Nias sehingga produk UMKM dapat banyak
terjual melalui online marketplace.
Selain itu, Nasochi
mengharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dan Lembaga Jasa Keuangan untuk
membantu memfasilitasi pelajar untuk membuka rekening tabungan, serta melakukan
edukasi kepada kepala sekolah dan guru-guru untuk menjadi agen laku pandai di
setiap sekolah.
Kepala Kantor OJK Kantor
Regional 5 Sumatera Bagian Utara diwakili oleh Noor Hafid, Kepala Bagian
Kemitraan, Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah hadir memberikan paparan
terkait Perkembangan Industri Jasa Keuangan di Pulau Nias khususnya di Kabupaten
Nias. Hafid menyampaikan bahwa total aset perbankan di Kabupaten Nias per Maret
2022 meningkat sebesar 14,02% yoy, diikuti oleh meningkatnya penyaluran Kredit
dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing sebesar 10,92% yoy dan
13,54% yoy.
“Pencapaian yang baik
tersebut agar dapat terus ditingkatkan melalui program kerja TPAKD Kabupaten
Nias. Sinergitas antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan
diharapkan dapat mempercepat proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusunya
di Kabupaten Nias, ” ungkap Hafid.
Pada kesempatan tersebut
juga hadir, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Jonataruli
Sidabalok. Dalam paparannya Jonataruli menyampaikan bahwa porsi kredit UMKM di
Kabupaten Nias adalah sebesar 8,20% jika dibandingkan dengan seluruh
Kabupaten/Kota di wilayah kerja BI Sibolga, untuk itu melalui program TPAKD
yang selaras dengan peran BI dalam mendorong digitalisasi UMKM yaitu
e-commerce, e-payment dan e-financing diharapkan porsi kredit UMKM di Kabupaten
Nias dapat meningkat.
Sampai dengan 14 April 2022,
selanjutnya jumlah merchant QRIS di Kabupaten Nias sebanyak 1533 merchant.
Melalui moto TPAKD Provinsi Sumatera Utara 3K, Komitmen, Kolaborasi dan
Keberlanjutan diharapkan tahun 2022 ini kinerja TPAKD akan semakin baik
sehingga dapat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sumatera
Utara. [P4/sya/rel)
