MEDAN | PILAREMPAT.COM ---Wali Kota Medan Bobby Nasution menemui aksi damai puluhan pedagang yang tergabung dalam perwakilan Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) Kota Medan di depan Balai Kota Medan, Senin (31/1/2022).
Orang nomor satu di Pemko Medan itu berjanji akan menyelesaikan
permasalahan pasar yang dirasakan oleh para pedagang, terutama terkait
keberadaan premanisme. Dengan demikian para pedagang maupun masyarakat yang
datang untuk melakukan transaksi jual beli merasa aman dan nyaman.
“Saya janji, permasalahan pasar, terutama ketertibannya akan
saya laksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Bobby Nasution ketika menerima
perwakilan APPSINDO Kota Medan bersama Gubsu Edy Rahmayadi yang bertepatan
tengah berkunjung ke Balai Kota.
Menantu Presiden Joko Widodo ini selanjutnya, mengajak seluruh
elemen masyarakat, termasuk APPSINDO untuk sama-sama memberantas dan melawan
tindak premanisme yang masih dijumpai di sejumlah pasar di Kota Medan. “Dalam
menangani permasalahan pasar, tentunya dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak,
termasuk APPSINDO,” ungkapmya seraya menambahkan nanti bersama para pedagang
akan turun langsung melihat dan meninjau ke pasar.
Sementara itu Gubsu Edy Rahmayadi menuturkan, kehadirannya ke
Balai Kota untuk berdiskusi dengan Bobby Nasution terkait ketertiban pasar dan
pedagang. “Persoalan ini lah yang akan kami bahas bersama Pak Wali. Karena, di
waktu-waktu mendatang, kita akan kedatangan banyak tamu dalam rangka Hari Pers
Nasional (HPN) 2023 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, maka perlu adanya
penertiban dan penataan,” terang Gubsu.
Untuk itu, imbuh Gubsu, sudah saatnya pasar-pasar terutama di
Kota Medan terbebas dari premanisme. “Nanti, kita juga akan bahas bersama
sampah-sampah yang dihasilkan dari pasar. Kita ingin Sumut, termasuk Kota Medan
ini semakin tertata,” harapnya.
Salah seorang pedagang perwakilan APPSINDO dalam orasinya
mengaku, para pedagang pasar tradisional merasa terdzolimi dengan keberadaan
pedagang kaki lima (PK5) yang hingga saat ini tidak ditertibkan. Sementara,
lanjutnya, para pedagang harus membayar retribusi ke pemerintah melalui PUD
Pasar. “Kami tidak menyalahkan Pak Wali, tapi kami ingin dilindungi ? Artinya
kan, ada elemen-elemen PUD Pasar yang abai dengan tugas dan amanah yang
diberikan Pak Wali tersebut,” bilang pria tersebut.
Ditambahkan pria itu lagi, bagaimana pemerintah bisa mendapatkan PAD jika ada pedagang liar di luar pedagang pasar yang dikuasai preman. “Kita sepakat melawan preman, tapi mereka terus yang menguasai. Kami mengapresiasi Pak Gubernur dan Pak Wali yang hari ini terus berupaya menjaga kekondusifan Kota Medan. Namun, kami mohon, dibantu lah kami dengan menertibkan pedagang-pedagang yang di luar tersebut,” terangnya. [P4]
