SAMOSIR-PILAREMPAT.COM | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD tingkat Kecamatan, Selasa (15/2/2022) di Aula Paroki Onan Runggu.
Musrenbang dibuka secara resmi oleh Bupati diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Drs. Jabiat Sagala, M.Hum didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan .
Dikesempatan itu hadir, Anggota DPRD Samosir Rismawati Simarmata, Pimpinan SKPD, Camat Onan Runggu, unsur Forkopimca, Kepala Desa (Kades), BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama.
Camat Onan Runggu Agus Bonar P. Gultom, S.Sos menyampaikan bahwa semua usulan dan komitmen bersama merupakan hasil Musrenbang desa yang telah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dituangkan dalam RPJMDes dan telah disusun berdasarkan skala prioritas dengan hasil 85 usulan dari 12 Desa yang dominan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pada sektor Pertanian dan Pariwisata di mana segala usulan yang disampaikan telah disandingkan dengan Visi dan Misi Pemkab Tahun 2021-2026 yakni “Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera dan Bermartabat, secara Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan”.
Bupati Samosir yang diwakili Sekdakab Jabiat Sagala, menyampaikan bahwa Musrenbang Kecamatan merupakan sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam pencapaian pembangunan yang Berkualitas, Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel. “RKPD Samosir Tahun 2023 mengambil tema, Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perekonomian, Kesehatan dan Pendidikan, oleh karena itu penyusunan RKPD tahun 2023 harus lebih cermat dan integratif dengan metode Bottom Up dimana perencanaan dimulai dari tingkat bawah ke atas untuk mempercepat pemulihan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat”, tuturnya.
Sekda juga menegaskan agar para Kades dapat mensinergikan dan menselaraskan Anggaran Dana Desa (DD) dengan program prioritas Kabupaten. “Infrastruktur fisik memang sangat penting, akan tetapi sektor-sektor lain juga harus diprioritaskan, kepala desa dan badan permusyawaratan desa harus kreatif dalam menyusun perencanaan pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan”, ujarnya.
Selain itu dia menyampaikan ada 4 (empat) skala prioritas pembangunan dalam Ranwal RKPD Tahun 2023 yakni;
1. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam,
2. Kelestarian Budaya dan Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, 3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur,
4. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sementara, Kaban Bappeda Litbang menyampaikan 10 program unggulan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 antara lain;
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan tenaga medis yang handal;
2. Peningkatan kemampuan Guru, Pendirian dan Inisiasi sekolah vokasi/ Akademik Komunitas dan Pemberian Beasiswa Pelajar/ Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi;
3. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau BPJS gratis;
4. Peningkatan dan pemerataan jalan dan jembatan Penghubung antar desa serta pengadaan Alat berat.
5. Pembangunan Irigasi, air bersih dan tata kelola persampahan;
6. Peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan internet.
7. Menjalin kerjasama dengan investor dalam rangka pengadaan teknologi untuk pemanfaatan air danau menjadi air minum;
8. Pembangunan Pariwisata yang melibatkan pemuda dan masyarakat;
9. Menghadirkan 6 produk UMKM berdasarkan potensi di 128 desa dan 6 kelurahan;
10. Ketersediaan Pupuk dan Bibit yang merata. (P4/MT).
