MEDAN--PILAREMPAT.COM | Ketua Fraksi HPP DPRD Medan ,Hendra DS minta Walikota Medan Bobby Afif Nasution evaluasi kinerja Tim Anggaran Pemko Medan terkait kinerja buruk soal penyusunan R-APBD Pemko Medan 2022.
"Kita
sangat menyesalkan kinerja TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemko Medan
terkesan main main dalam penyusunan R APBD. Sehingga KUA PPAS yang disepakati
terpaksa dibahas kembali," ujar Hendra DS (Foto) kepada wartawan menyikapi
terjadinya pembahasan ulang KUA PPAS RAPBD Pemko Medan, Rabu (3/11/2021).
Dikatakan Hendra
yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan itu, terjadinya kesalahan dalam
penyusunan R APBD karena ada kelalaian TAPD.
"Seharusnya kesalahan itu tidak perlu
terjadi jika tim anggaran tetap mengacu kepada aturan per undangan undangan,"
kata Hendra yang juga anggota Banggar itu.
Menurut Hendra,
Sekda Pemko Medan Ir Wiria Alrahman selaku kordinator TAPD harus lebih
bertanggungjawab soal penyusunan anggaran. Begitu juga dengan Asisten dan
Bappeda.
Diungkap Hendra,
kesalahan yang sangat mendasar dalam penyusunan anggaran yakni tidak
mengalokasikan 20 persen anggaran dari total APBD untuk pendidikan. Kumudian
penambahan pembiayaan tidak terduga yang harusnya 5 persen dari Pembiayaan
Tidak Terduga (PTT) anggaran tahun sebelumnya.
"Untuk PTT
ini malah ditambah lebih dari 5 persen, kita tidak mengerti apa dasar yang
dilakukan TAPD, " ujarnya.
Disambung Hendra
lagi, anggaran di dinas PU ditambah dengan alasan mendesak. Sementara hingga
saat ini Dinas PU belum memiliki Kadis yang defenitif, maka Hendra
mempertanyakan kriteria apa yamg membuat mendesak, begitu juga di Dinas PMTSP.
Disebutkan Hendra,
untuk Dinas PU ada penambahan sekitar Rp 90 miliar, kemudia untuk PTT dari Rp
94 miliar menjadi Rp 160 miliar. Seyogianya , penambahan janya 5 persen dari Rp
94 Miliar.
Hendra kembali
menegaskan pendapatnya agar Walikota Medan M Bobby Afif Nasution dapat
mengevaluasi kinerja TPAD Pemko Medan. Sehingga ke depannya persoalan yang
tidak lazim dalam penyusunan anggaran tidak terjadi lagi. [P4]