Pilarempat.com, Medan | Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengingatkan seluruh stake holder perekonomian tentang distribusi bahan pokok/pangan yang tidak merata yang selama ini terjadi di Sumut.
Menurut Gubernur, beberapa hal yang harus
diwaspadai untuk pengendalian inflasi tahun 2020 menurut Edy adalah distributor
dan importir yang lebih mengedepankan keuntungan bisnis dibandingkan kebutuhan
masyarakat Sumut yang harusnya lebih merata.
“Meskipun banyak produksi pertanian kita, tetapi
pada saat dibutuhkan masyarakat malah tidak ada dan didistribusikan ke luar
Sumut. Ini yang memicu inflasi kita,” tegas Gubernur, Edy Rahmayadi saat
menghadiri High Level Meeting Tim
Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID) Kabupaten/Kota se-Sumut, di ruang rapat Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Sumut, Jalan Balai Kota, Medan, Rabu (15/01/2020).
Gubernur mengapresiasi capaian terhadap hasil pengendalian
inflasi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2019 mengalami tantangan yang cukup besar.
Namun demikian, berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan berhasil
membawa inflasi Sumut berada di bawah sasaran inflasi nasional, yakni sebesar
2,33% untuk year on year (yoy) tahun
2019. Sedangkan inflasi yoy sasaran nasional sebesar 2,72%.
“Dipertahankan dan harus kita tingkatkan
capaian di tahun 2020,” ujar Gubernur.
Untuk itu, Edy mengimbau agar hal-hal yang terjadi
pada tahun 2019 dijadikan pembelajaran. Sehingga pada tahun 2020 tidak terjadi
lagi kejadian-kejadian yang sama. Masalah komoditas yang diperkirakan cepat
membusuk dan mempengaruhi harga, kata Edy, agar dilakukan penambahan-penambahan
cold storage di sentra-sentra produksi.
BI
Sumut Review Inflasi 2019 & Proyeksi 2020
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Sumut, Wiwiek Sisto Widayat memaparkan review inflasi 2019, proyeksi inflasi
2020, program pengendalian inflasi 2020 dan isu-isu berkembang lainnya.
Katanya, bulan Juli dan Agustus merupakan bulan terberat untuk tahun 2019
lantaran inflasi Sumut di atas 6,4% dan berhasil diatasi menjadi 2,33% di akhir
tahun 2019.
“Seluruh pengendalian inflasi tahun
2020 ini akan tetap berprinsip pada 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan
pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Fluktuasi inflasi
bersumber dari komponen volatile food, terutama cabai merah, daging ayam ras,
bawang merah dan lainnya. Namun, tak perlu khawatir sumber-sumber produksi
banyak bertambah. Sesuai arahan Gubernur yang perlu diwaspadai adalah
distributor atau importir dan keawetan komoditas,” jelasnya.
Saai itu, ungkapnya, dilakukan pula
pemaparan Survey Biaya Hidup (SBH) Tahun 2018 sebagai acuan untuk mengetahui
kualitas inflasi lima tahun ke depan. Pemaparan disampaikan Kepala Badan Pusat
Statistik Provinsi Sumut yang diwakili oleh Kepala Bidang Statistik Distribusi
BPS Sumut Dinar Butar-butar. Katanya, survei SBH Tahun 2018 mencakup 90 kota,
34 Ibukota Provinsi, 56 Kabupaten/Kota. Cakupan sensus yakni 14.160 Blok Sensus
dan 141.600 rumah tangga. Kemudian proporsi nilai konsumsi untuk makanan 33,68%
dan non makanan 66,32%. SBH 2018 dilaksanakan di 5 kota di Sumut yakni Sibolga,
Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli.
“Daftar klasifikasi konsumsi SBH Tahun
2018 di antaranya makanan, minuman dan tembakau. Lalu, pakaian dan alas kaki,
perumahan, air, listrik dan bahan bakar lainnya. Lalu, perlengkapan dan
pemeliharaan rumah tangga, kesehatan, trasportasi, informasi komunikasi dan
jasa keuangan, dan lain-lain,” tuturnya.
Turut hadir dalam 'High Level Meeting' Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut yakni Asisten Perekonomian,
Pembangunan dan Kesejahteraan Setdaprov Sumut, Arief Sudarto Trinugroho, Bupati
Dairi Eddy Kheleng Berutu, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Kholil Jupri
Harahap, Bupati Nias Selatan Hillarius Duha, mewakili Bupati/Wakil Bupati se
Sumut, Kepala Perwakilan BI Sibolga dan Pematangsiantar, serta anggota TPID. (P4/ril)
