PILAREMPAT.COM, TANJUNGBALAI | Wali Kota Tanjungbalai, H.M Syahrial
SH,MH menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan
Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada KPA Satker kementerian/lembaga di tiga Pemda
yakni Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan dan Batubara sekaligus penandatangan
Pakta Integritas yang dilaksanakan, di Aula Balai Kota Tanjungbalai, (Jumat,
13/12/2019).
Syahrial didampingi
Kepala KPPN Tanjungbalai Sondang Rotua Sihaloho menyerahkan DIPA Petikan TA
2020 kepada instansi kementerian/lembaga yang ada di lingkup Kota Tanjungbalai,
yang diterima oleh Polres Tanjungbalai, Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai,
Kajari Tanjungbalai, Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Tanjungbalai, Kantor
Pertanahan Tanjungbalai, Lanal TBA dan Stasiun Karantina Tanjungbalai Asahan
Kepala KPPN
Tanjungbalai Sondang Rotua mengatakan,
DIPA TA 2020 itu diserahkan berjumlah 64 DIPA, dengan nilai nominal Rp. 612.25
Miliar turun 46% dibanding awal tahun 2019 sebesar Rp. 1.13 Triliun yang
seluruhnya merupakan DIPA satuan kerja instansi vertikal (Kantor Daerah) yang
meliputi, Kota Tanjungbalai 26 DIPA sebesar Rp. 194.33 Miliar, Kab. Asahan 23
DIPA sebesar Rp. 272.79 Miliar dan Kab. Batubara sebanyak 15 DIPA sebesar Rp
145.12 Miliar.
Besaran Pagu DIPA tahun
2020 perjenis belanja meliputi Belanja Pegawai sejumlah Rp. 372.97 Miliar, naik
17.53% dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 317.34 Miliar, belanja barang sebesar
Rp 226.01 Miliar, turun 22.81% dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 292.80 Miliar
dan belanja modal sebesar Rp. 13.27 Miliar, turun 62.67% dibanding tahun 2019
sebesar Rp 35.56 Miliar.
“DIPA merupakan dokumen
APBN yang menjadi acuan bagi para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk
melaksanakan program pembangunan mewujudkan visi dan misi Presiden Jokowi,
yakni Indonesia Maju,” kata Kepala KPPN Sondang Rotua Sihaloho
APBN 2020 mempunyai
peran strategis untuk mencapai sasaran pembangunan nasional secara bertahap.
Bahkan, kebijakan fiskal 2020 ini mengusung tema APBN untuk akselerasi daya
saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Inovasi dan
penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci memacu perekonomian tumbuh
lebih tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, serta mendorong daya saing
nasional.
“Langkah tersebut harus
dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat Indonesia yang adil dan makmur, serta merata,”terangnya.
Untuk mencapai target
pembangunan, memacu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan
kemiskinan, serta pemerataan pembangunan, diperlukan dukungan dari seluruh
pemangku kepentingan, terutama para KPA Satker dan Kepala Daerah.
Pemerintah telah
menyiapkan 5 program prioritas kerja, pembangunan sumber daya manusia;
pembangunan infrastuktur; penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi;
transformasi ekonomi; dan penyederhanaan birokrasi.
Program peningkatan SDM
dan perlindungan sosial kepada masyarakat juga terus diperkuat dan dipertajam.
Pemerataan pembangunan ke daerah juga ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus
(DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Infrastruktur, dan Dana Desa.
Rangkaian penyerahan
DIPA dan daftar TKDD diawali pada tanggal 14 Nopember 2019 di istana negara,
jakarta yang mana penyerahannya langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo
secara simbolis kepada 12 Kementerian/Lembaga yang memiliki nilai prioritas
belanja pemerintah yang tinggi dan memiliki peran strategis. Selain itu,
Presiden juga menyerahkan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa
(TKDD) kepada 34 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
Selanjutnya, pada
tanggal 19 Nopember 2019 kegiatan yang sama telah dilaksanakan di Propinsi
Sumatera Utara didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Maka sebagai
rangkaian terakhir dari kegiatan ini, pada hari in i diselenggarakan kegiatan
yang sama oleh KPPN Tanjungbalai di wilayah kerjanya, Papar Kepala BPPN
Tanjungbalai.
Dengan diserahkannya
DIPA dan penyerahan daftar alokasi transfer
ke daerah dan dana desa (TKDD) 2020, diharapkan para pimpinan satker
serta para Bupati/Walikota dapat segera berkoordinasi dengan seluruh jajarannya
untuk dapat menindaklanjuti arahan gubsu untuk melaksanakan APBN/APBD tahun
2020 secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Hal ini dalam rangka
memberikan kerja nyata untuk rakyat dalam melaksanakan program program pembangunan
di wilayah Asahan, Batubara dan Tanjungbalai, tutup Kepala BPPN Tanjungbalai.
Sementara itu Syahrial
dalam sambutannya mewakili tiga Pemerintah Daerah mengatakan kegiatan yang
diselenggarakan oleh KPPN Tanjungbalai yakni penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi
Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2020. Hal ini sesuai harapan
dan amanat Presiden Joko Widodo yang mengingatkan bahwa belanja negara harus
benar benar mendatangkan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat, jangan
bangga kalau realisasi anggaran kita berada pada 99% daro nilai anggaran 100%
tapi rakyat tidak merasakan atas anggaran yang dibelanjakan.
Presiden juga
menekankan saat ini tak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah harus dapat
memastikan bahwa anggaran belanja yang dibelanjakan harus untuk barang barang
yang berkualitas baik dan dikucurkan untuk program yang juga berjalan dengan
kualitas yang baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan
hanya Sent yang diurus, tapi juga memastikan Delivered. Artinya setiap kepala
daerah bisa memastikan bahwa bukan hanya realisasi belanja yang habis, tapi
daerah juga dapat barang (aset) dan rakyat dapat manfaatnya,tuturnya.
"Pada kesempatan
ini, saya mengimbau seluruh komponen yang bertanggungjawab atas dana yang
ditetapkan sesuai DIPA, untuk dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dalam
memenuhi arahan dari bapak Presiden Joko Widodo dan selanjutnya pada seluruh
OPD yang mengelola dana ini agar dapat lebih serius," tegasnya
Turut hadir pada acara
ini, mewakili Bupati Asahan dan Batubara, Forkopimda Kota Tanjungbalai, Kepala
Satuan Kerja Instansi Vertikal wilayah Tanjungbalai, Asahan dan Batubara,
Kepala OPD dan Undangan lainnya.
Bupati Tapteng,
Bakhtiar Ahmad Sibarani, Wakil Wali Kota Sibolga, Edi Polo Sitanggang, para
Kuasa Pengguna Anggaran kementerian/lembaga dan Satker yang ada di wilayah
Sibolga-Tapteng, dan undangan lainnya. (P4/Rimanto)