 |
| Para warga eks Blang Lancang melakukan aksi damai menuntut konsensi lahan.[Foto:P4/Zky] |
Dari ratusan warga yang melakukan
aksi damai itu, sebagian diantarannya kaum ibu-ibu, warga menuntut kepada PT
BAS dan PY PHE mengembalikan hak konsensi atas tanah masyarakat keluarga Blang
Lancang yang dulu tanah mereka dibangun Perusahaan PT Arun LNG.
Saat aksi, mereka membawa sejumlah
poster yang bertuliskan antara lain “Reformasi BUMN II PT BAS dan PT PHE, kami
bukan sapi perahan tetapi kami rakyat pemilik lahan, kembalikan hak konsensi
atas tanah kami".
Untuk
diketahui, di dalam Kompleks eks-Kilang LNG PT Arun, Blang Lancang,
Lhokseumawe, saat ini beroperasi PT Perta Arun Gas (PAG), PT Pertamina Hulu
Energi (PHE) dan PT Patra Badak Arun Solusi (PBAS). Ketiga anak perusahaan PT
Pertamina (Persero) tersebut beroperasi sesuai bidang usaha masing-masing.
Aksi damai warga juga
mendapat pengawalan ketat dari pihak Polres Lhokseumawe. Dalam aksi itu,
massa IKBAL turut memutar rekaman pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
dalam Rapat Terbatas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Istana
Presiden RI, 3 Mei 2019.
Ketua IKBAL T. Sultan Jufri
kepada wartawan mengatakan, pihaknya sebagai pemilik konsesi di Blang Lancang
meminta Presiden RI, Jokowi, mencabut konsesi terhadap PT PHE dan PT BAS.
Pasalnya, kata dia, perusahaan itu tidak melibatkan masyarakat dalam konsesi.
“Masyarakat Blang Lancang juga
bagian dari negara yang telah rela mengorbankan harta untuk kepentingan negara
demi mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat nasional maupun
internasional,” ujarnya..
Dia mengatakan, Presiden RI
telah berjanji, apabila di tengah lahan konsesi ada sebuah desa dan masyarakatnya
ingin bagian dari konsesi itu, maka libatkan mereka sebagai pemilik konsesi
tersebut.
Dia menyebutkan, jika tuntutan
itu tidak digubris perusahaan, maka pihaknya akan terus menggelar aksi meminta
dicabut konsesi terhadap PT BAS dan PT PHE.
“Kami juga meminta kepada Presiden
RI agar sesegera mungkin mencabut konsesi mereka (perusahaan) dari tanah
leluhur warga Blang Lancang,” ujar Sultan Jufri.
Sementara itu Koordinator aksi
damai Tri Juwanda, mengatakan tututan utama pihaknya terhadap PT BAS dan
PT PHE menyangkut hak konsesi masyarakat atas tanah Blang Lancang, dan juga
terkait tenaga kerja di perusahaan tersebut.
Tri menambahkan, Presiden RI
(Jokowi) pernah menyampaikan bahwa segala hal yang berkaitan dengan tanah Blang
Lancang, beliau berjaji akan menyelesaikan itu”.
Massa IKBAL yang menggelar aksi
kemudian disambut Umar Z. Abidin (Lead Operation PT PHE), Danie Mustafa (Plant
Gas Operations PT PHE NSB-NSO Superintendent), dan H. Saifuddin Ali (Supervisor
Security PT PHE).
Plant Gas Operations PT PHE
NSB-NSO Superintendent, Danie Mustafa, mengatakan, aspirasi masyarakat itu akan
ditampung.
“Di sini (PHE) merupakan bagian operasi dan menjalankan
fungsi-fungsi operasi untuk menstabilkan mengenai suplai gas ke PT PIM dan
lainnya. Terkait permasalahan yang
disampaikan masyarakat mengenai konsensi maupun program yang ada, itu kita
nanti akan membicarakan dengan pihak terkait di PT PHE," ujar Danie. [P4/zky].
