PILAREMPAT.com – MEDAN :
Persoalan infrastruktur dan Bantuan sosial (Bansos) kembali mencuat di saat Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKB, Lailatul Badri AMd menggelar Reses – II Masa Sidang II Tahun 2024-2025 di Jalan Rumah Potong Hewan (RPH) Lingkungan 10 Gang Swallow, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Minggu (23/02/2025) sore.
Keluhan warga untuk bisa mendapatkan berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Infrastruktur dan berbagai jenis bantuan sosial lainnya mencuat ketika Lailatul Badri menjelaskan kalau reses ini merupakan kegiatan menjemput aspirasi dan keluhan warga secara langsung, yang rutin dilakukan legislator tiga kali dalam setahun.
“Memang untuk reses di Kecamatan Medan Deli ini baru pertama sekali saya kunjungi,” kata Lela sapaan akrabnya seraya menjelaskan, fungsi legislatif yang salah satu perannya adalah pengawasan, dan akan meneruskan keluhan dan aspirasi masyarakat ke paripurna DPRD Medan untuk dicari solusinya.
“Silahkan sampaikan aspirasi atau keluhan. Legislatif memang bukan eksekutor, karena itu tugasnya Pemko Medan sebagai eksekutif. Namun, sebagai lembaga wakil rakyat yang mengawasi, seluruh aspirasi ini akan kita bawa ke paripurna dewan atau kita teruskan ke OPD terkait,” ungkapnya.
Anggota DPRD Medan yang juga Ketua Badan Kehormatan (BKD) DPRD Medan ini juga menampung banyak aspirasi dari ratusan warga yang hadir.
“Jadi bagi yang mau masuk DTKS, usulkan di Kelurahan, nanti di sana ada operator atau petugas DTKS. Nantinya nama bapak/ibu akan diusulkan di dalam Muskel, lalu diputuskan oleh Kemensos, apakah layak atau tidak masuk ke dalam DTKS sehingga bisa mendapatkan bantuan,” sambungnya.
Di samping itu, Lela juga berpesan dan meminta kepada seluruh Kepala lingkungan (Kepling) di Kelurahan Kecamatan Medan Deli untuk segera melakukan pendataan bagi warga kurang mampu di wilayahnya yang belum masuk ke DTKS. [P4/rel]
