Badan Pengawasan Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Republik Indonesia ( RI) menegaskan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) termasuk ke dalam kategori rawan sedang pada pelaksanaan Pilkada 2024.
“Untuk itu harapan ke depannya kita bisa bersama-sama dalam melakukan pengawasan. Sebab Bawaslu tidak bisa sendiri dalam melaksanakan pengawasan dan butuh teman -teman dari media untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pilkada serentak ini, ” ucap Nur Fauzi Abdillah, anggota Kehumasan Bawaslu RI, saat membuka kata sambutannya Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan Pada Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang digelar di salahsatu hotel di Jalan SM Raja, Kota Medan, Provinsi Sumut, Kamis (21/11/2024) pagi.
Kegiatan yang digelar dengan diskusi tersebut, Fadillah juga menjelaskan, kalau kegiatan ini terletak di Sumatera Utara kegiatan ini merupakan ikhtiar bersamaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI dalam rangka penguatan pemerintahan yang lebih kontekstual pengawasan Pilkada tahun 2024.
“Kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan menentukan pilihan dalam proses Pemilu atau Pilkada pada tanggal 27 November, dan Bawaslu RI juga telah memetakan kalau di Indonesia sendiri ada 10 provinsi yang masuk ke dalam rawan pada pelaksanaan Pilkada, dimana Sumut sendiri masuk ke dalam kategori rawan sedang," ungkapnya seraya menambahkan kalau kegiatan konsolidasi media di Sumut ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari media massa, mahasiswa dan relawan pemantau.
“Saat ini juga berlangsung di empat titik yang lain seperti di antaranya di Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Maluku Utara. Harapan ke depannya media bisa menjadi garda terdepan bagi Bawaslu untuk memberikan informasi yang benar akurat dan juga objektif," ungkapnya.
Koordinator Divisi (Kordiv) Humas Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Saut Boangmanalu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas digelarnya kegiatan ini.
“Mudah-mudahan kondisi yang lebih baik ini bisa berlangsung sampai nanti masa tenang, sampai pencoblosan, sampai rekapitulasi dan sampai terpilihnya pemimpin hasil proses demokrasi," ujar Saut. [P4/sya]