(foto: P4/M.Isya)
Medan, PILAREMPAT.com
Meski terdapat beberapa kontraksi dalam indikator ekonomi tertentu, kinerja APBN di Sumatera Utara masih menunjukkan pertumbuhan yang positif secara keseluruhan.
Belanja negara yang tumbuh signifikan, khususnya belanja bantuan sosial, belanja pegawai, dan belanja barang, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Realisasi pendapatan negara di Provinsi Sumatera Utara (Sumut ) hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 14,52 triliun atau sekitar 32,31 persen dari target yang telah ditetapkan.
Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi pendapatan ini mengalami kontraksi sebesar 17,16 persen.
“Sumber utama pendapatan negara adalah penerimaan perpajakan yang mencapai Rp12,34 triliun atau 31,56 persen dari target. Pendapatan ini mengalami kontraksi sebesar 16,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jenis pajak dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pajak Penghasilan (PPh) final yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 30 persen, “terang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I), Arridel Mindra dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) Provinsi Sumut di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Provinsi Sumut, Jumat (28/06/2024) pagi.
Dalam konferensi pers yang turut dihadiri Kepala Kanwil DJPb Sumut, Kanwil DJBC Sumut, Kanwil DJKN Sumut, Kepala Kanwil DJP Sumut dan Kepala Balai Diklat Keuangan Medan tersebut, Arridel Mindra juga menyampaikan penerimaan kepabeanan dan cukai juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.
Bea masuk mencapai Rp 242,98 miliar, tumbuh signifikan sebesar 132,23 persen (yoy). Namun, bea keluar mengalami kontraksi sebesar 6929,74 persen (yoy) dengan total penerimaan Rp 44,39 miliar.
Penerimaan cukai mencapai Rp58,15 miliar, mengalami kontraksi sebesar 50,13 persen (yoy). Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 1.230,24 miliar atau 64,07 persen dari target, tumbuh 5,23 persen (yoy).
Masih dikatakannya, realisasi belanja negara di Sumatera Utara hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp24,95 triliun atau 36,52 persen dari pagu anggaran. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi belanja ini tumbuh sebesar 14,57 persen.
Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 8,72 triliun atau 36,14 persen dari pagu anggaran, tumbuh 22,22 persen (yoy).
“Belanja pegawai tumbuh sebesar 14,35 persen (yoy), dengan realisasi mencapai Rp 4,04 triliun. Belanja barang tumbuh sebesar 37,74 persen (yoy), dengan realisasi Rp3,72 triliun. Namun, belanja modal mengalami kontraksi sebesar 8,61 persen (yoy), dengan realisasi Rp925,58 miliar. Belanja bantuan sosial tumbuh signifikan sebesar 98, 4 persen (yoy), dengan realisasi Rp 21,99 miliar, “paparnya.
Sedangkan untuk Transfer ke Daerah (TKDD) masih dibilangnya lagi, mencapai Rp 16,23 triliun atau 36,73 persen dari total anggaran TKDD, tumbuh 10,84 persen (yoy).
“TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal Defisit APBN di Sumatera Utara hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 10,43 triliun, yang terkontraksi sebesar 145,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Defisit ini terutama disebabkan oleh terkontraksinya pendapatan negara di Sumatera Utara, sementara realisasi belanja mengalami pertumbuhan yang signifikan, “sebutnya.
Hingga 31 Mei 2024, penyaluran Ultra Mikro (UMi) di Sumatera Utara telah disalurkan kepada 41.639 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp215,68 miliar. Penyaluran ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 100,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Sektor dominan penyaluran UMi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, yang mencapai 99,76 persen dari total penyaluran, “ujarnya. [P4/sya]
