Masih Adanya 'Tebang Pilih' Diskominfo Sumut terkait Press Rilis Berita di Kantor Gubernur, KSB FJP Siap untuk Oposisi

/

/ Jumat, 19 April 2024 / 21.33 WIB

Medan, PILAREMPAT.com  -  Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) Forum Jurnalis Pemprovsu (FJP) menyayangkan masih adanya tebang pilih dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumatera Utara (Sumut) terkait press rilis pemberitaan di Kantor Gubernur Sumut (Gubsu).

Sekretaris FJP, Selamat Purba mengatakan bahwa FJP selalu mendapatkan rilis berita dari Diskominfo terkait program dan kegiatan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), sebatas dapat rilis yang dikirim Diskominfo.

Menurut bang Purba sapaan akrab Selamat Purba, jurnalis berfungsi sebagai controling (pengawasan) terhadap kinerja Pemprovsu memiliki peran dan hak yang sama dalam mencari langsung informasi berita untuk disampaikan kepada masyarakat.

“Ya, Kita KSB FJP menyayangkan masih adanya pilih kasih dari Diskominfo terkait press rilis pemberitaan di Pemprovsu, yah, kita sebagai jurnalis memiliki fungsi controling atau pengawasan terhadap kinerja pemprovsu memiliki peran dan hak yang sama dalam mencari dan menyampaikan informasi untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat UU Pers no 40 thn 1999 dan ini diatur di dalam pasal 9 ayat (2) Kode Etik Jurnalistik. ” kata bang Purba, di kantin kantor Gubernur, Kamis (18/4/2024).

Bang Purba berharap sebagai wartawan handal yang tergabung di FJP juga punya hak yang sama untuk terjun langsung saat ada konferensi pers di press room Gubernur, dan FJP juga ingin diajak liputan langsung di setiap kegiatan Pemprovsu, bukan hanya sekedar mendapat rilis selalu dari Diskominfo.

“Yah, kita tau syarat utama bisa ikut konferensi pers di press room itu harus sudah UKW, pengurus dan anggota kita juga banyak yang sudah UKW tapi tidak dilibatkan untuk terjun langsung dalam liputan. Selain itu, bila ada konfrensi pers, kalau ikut hadir tapi berita yang dinaikkan harus ikut rilis Diskominfo, yang dirilis oleh satu orang lalu seluruh wartawan harus mengikuti berita tersebut, jadi apa artinya wartawan yang sudah UKW, kalau hanya sebagai congek saja,” sebut bang Purba.

Oposisi

Sementara itu, Ketua Harian FJP Ali Nurdin Chan mengatakan, hal ini sudah menjadi perhatian serius dari pengurus FJP sehingga sepakat untuk menjadi oposisi di lingkup Pemprovsu dan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Selama ini kita dari FJP sudah cukup sabar melihat polemik terkait pilih kasih ini jadi kita para pengurus FJP sepakat untuk menjadi oposisi dengan Pemprovsu beserta OPD terkait disana,” tandas  Ali Nurdin Chan. [P4]

Komentar Anda

Berita Terkini