MEDAN, PILAREMPAT.com – Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Wong Chun Sen mengatakan, lembaga legislatif adalah fungsinya untuk mengawasi semua kegiatan/pekerjaan yang dikerjakan eksekutif yakni menyangkut perbaikan infrastruktur di Kota Medan di antaranya jalan, drainase, penanggulangan banjir, pembangunan dan sebagainya, pendidikan, kesehatan, perekonomian (kesejahteraan masyarakat).
“Hal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalamnya mengatur tugas dan fungsi, hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat. Jika hal ini berjalan, maka pembangunan dan kemajuan suatu daerah akan berhasil dengan baik. Tak terkecuali Kota Medan, saat ini sedang dan telah menjalankan percepatan pembangunan infrastruktur dan melayani masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan,” kata Wong Chun Sen ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (20/02/2023).
Disebutkan, saat ini DPRD Kota Medan, kini terus meningkatkan perannya dalam mendukung pembangunan Kota Medan. Hal ini dilakukan dengan terus memaksimalkan fungsi DPRD Medan yakni sebagai Badan Legislasi, Pengawasan dan Budgeting. Dia menerangkan, ketiga fungsi itu adalah, pertama, fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.
Kedua, fungsi anggaran untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan dan Ketiga: Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
Memang Wong Chun Sen mengakui, berbagai keluhan masyarakat yang muncul belakangan ini bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemko Medan, namun juga menjadi tugas DPRD Kota Medan. “Tiga fungsi dewan itu harus kita jalankan dengan baik. Kalau tidak, kita tidak bisa membantu Pemko Medan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan melayani masyarakat,” pungkasnya.
Menyinggung soal pekerjaan di Kota Medan yang sedang dikerjakan saat ini, politisi PDIP Kota Medan ini menyebutkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan sebagaimana fungsinya. Jika dalam pengawasan nantinya ditemukan ketidakwajaran karena tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditanda tangani (perjanjian kontrak kerja), maka DPRD akan membuat surat ke Walikota supaya hasil temuan di lapangan terhadap pekerjaan tersebut diberhentikan sementara waktu.
“Kita tidak mau ada sesuatu di dalam proyek yang dikerjakan. Jadi, diharapkan pekerjaan dilakukan sesuai kesepakatan yang dilakukan bersama. Artinya, pekerjaan untuk perbaikan Kota Medan kita mendukung,” ujarnya. Dia mencontohkan, pekerjaan revitalisasi Lapangan Merdeka tahap pertama ini jika waktu yang sudah ditentukan belum selesai juga, maka mau tidak mau harus dihentikan.
“Misalkan, tahap pertama baru selesai 75 persen, namun waktu yang sudah ditetapkan tidak kunjung selesai ya harus dihentikan sementara. Nah, kemudian dilakukan penunjukan kembali apakah perusahaan itu dipakai lagi atau tidak haknya Pemko Medan dalam hal ini Walikota Medan untuk melanjutkan sisa 25 persen pekerjaan tahap pertama tersebut,” jelasnya. (rel/sya)
