Pasalnya, Benny Iskandar dinilai tidak dapat bekerjasama dengan Badan Anggaran DPRD Kota Medan. Penegasan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI P DPRD Medan, Robby Barus SE sebelum membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang inovasi daerah di ruang paripurna gedung DPRD, Selasa (13/09/2022).
“Sebelum membacakan PU ini, Fraksi PDI P DPRD Medan menyatakan sikap dan kekecewaan terhadap Kepala Bappeda, Benny Iskandar. Kami minta agar jabatan Benny segera dievaluasi. Mohon hal ini menjadi perhatian serius Walikota dan menindaklanjutinya,” ujar Robby Barus mengawali PU nya. Pernyataan yang sama juga disampaikan Fraksi Gerindra DPRD Medan.
Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Haris Kelana Damanik ST sebelum menyampaikan PU-nya. Haris dengan tegas menyampaikan agar jabatan Benny Iskandar segera dievaluasi.
“Fraksi Gerindra minta Walikota Medan segera mengevaluasi jabatan Benny Iskandar,” tandas Haris Kelana Damanik. Haris menyebut alasan karena Benny tidak dapat kooperatif dalam pembahasan bersama Badan anggaran DPRD Medan terkait KUA PPAS P APBD 2022 dan RAPBD 2023. [P4/rel/sya]
