Kepala BI KPw-Sumut, Soekowardojo
MEDAN, PILAREMPAT.COM | Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berada di urutan 11 Provinsi dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 tertinggi di Indonesia, berkontribusi sekitar 2% dari total kasus Covid-19 Nasional.
Berdasarkan asesmen Kemenkes per 23 Agustus 2021,
situasi Covid-19 di Sumatera Utara berada pada level 3. Peta persebaran
risikonya masih sedang hingga tinggi. Daerah dengan risiko tinggi antara lain
Medan, Deli Serdang, Pematang Siantar, Tapanuli Utara, Samosir, Asahan, dan
Labuhan Batu.
“Di Sumut, menjalani perawatan terkait Covid-19 dengan angka 25,746 dan sebanyak 89.072 terkonfirmasi dengan tingkat kesembuhan mencapai 61.164 dan meninggal 2.162,” kata Kepala Bank Indonesia KPw Sumatera Utara (BI KPw-Sumut), Soekowardojo dalam acara BBM (Bincang Bareng Media) mengenai perkembangan ekonomi Sumut secara Zoom virtual, Selasa (24/8/2021) sore.
Untuk
itu, ungkap Soekowardojo, pemerintah gencar melakukan vaksinasi. Secara
nasional tingkat capaian vaksinasi Sumut masih di bawah nasional. Sehingga
diperlukan sinergi dengan berbagai pihak untuk mendorong percepatan proses
vaksinasi hingga dapat mencapai tingkat herd imunity 70%.
“Sasaran
vaksinasi nasional sebanyak 208, 265,720. Sementara sasaran vaksinasi untuk Sumut mencapai, 11,149,559. Selanjutnya upaya Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai wilayah hingga level empat,” sebutnya.
Dari
kesemua itu di masa pandemi Covid-19 ini, ungkap Kepala BI Sumut bahawa
penurunan permintaan berdampak pada penyesuaian tenaga kerja. Berdasarkan hasil
liaison sementara periode triwulan III 2021 kepada 9 perusahaan di wilayah
Sumut, diperoleh informasi bahwa secara umum permintaan domestik dan ekspor
mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh
pemberlakukan PPKM Darurat.
“Penurunan
permintaan direspon beberapa kontak (terutama sektor PBE dan konstruksi) dengan
melakukan pengurangan (PHK) tenaga kerja sebagai upaya menurunkan biaya
produksi,” katanya.
Dikatakannya,
pemberlakuan PPKM juga berdampak pada tenaga kerja di Sumut. Berdasarkan data
Sakernas BPS, diperoleh estimasi tenaga kerja yang rentan terdampak di 4 sektor
utama (PBE, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Transportasi, dan Industri
Pengolahan) sebanyak 182 ribu orang.
“Tenaga kerja (TK) yang terdampak tersebut akan menjadi tanggungan program Jaring Pengaman Sosial Daerah (Bansos Provinsi),” sebutnya.
Ketahanan Sistem Keuangan
Meski begitu, Soekowardojo menyatakan bahwa
ketahanan sistem keuangan di Sumut masih relatif stabil.
“Memasuki
bulan Juli 2021, ketahanan sistem keuangan relatif stabil di tengah
ketidakpastian ekonomi dampak PPKM di beberapa kota di Sumut (Medan dan
Sibolga). Perkembangan aset dan profitabilitas tidak menunjukan perubahan yang
signifikan,” ujarnya.
Disisi
lain, intermediasi perbankan (LDR) mencatat peningkatan (84,2% -> 84,7%).
Kredit tertahan (Undisbursed Loan) mencatat peningkatan oleh seluruh kelompok.
Adapun spread bunga perbankan relatif stabil pada angka 5,2%, sedikit naik dibandingkan pada TW II 2021 sebesar 5,1%, namun tetap sejalan dengan belum
adanya perubahan BI7DRRR yang masih di angka 3,5%.
Disamping
itu, jelas Soekowardojo, penyaluran kredit perbankan tertahan dampak PPKM
Darurat. Penyaluran kredit mengalami perlambatan (4,12% -> 3,24%) tertahan
oleh melemahnya Kredit Investasi (KI) hingga -10,56%. Namun demikian secara
nominal, penyaluran kredit menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan II.
Dari
sisi sektoral, penyaluran pembiayaan meningkat pada sektor utama PBE dan
konstruksi, namun mencatat penurunan pada sektor pertanian dan industri
pengolahan. Pertumbuhan kredit yang melambat sejalan dengan pertumbuhan
restrukturisasi kredit di seluruh sektor utama Sumatera Utara. Namun demikian,
risiko gagal bayar (NPL) masih relatif terjaga di angka 3,31%
Di
tengah ketidakpastian ekonomi, pertumbuhan DPK perbankan menunjukkan penurunan
(12,35% -> 11,02%) didorong oleh penurunan pada kelompok perbankan jenis
simpanan giro dan deposito.
Berdasarkan
nominal, sambung dia, seluruh jenis simpanan mengalami penurunan
mengindikasikan PPKM yang berkepanjangan diiringi dengan suku bunga rendah
berdampak pada penurunan minat deposan untuk menabung.
Selain
itu, berdasarkan golongan nasabah, penurunan DPK juga didorong oleh
optimalisasi Belanja. Pemerintah serta Swasta yang diduga cenderung menempatkan
simpanannya dalam bentuk lain atau digunakan untuk modal kerja.
“Sementara
itu, secara spasial, DPK di seluruh Kab/Kota di Sumatera Utara mencatatkan pertumbuhan
dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya,” ungkapnya. [P4/sya]
