MEDAN, PILAREMPAT.COM | Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) Haji Muhammad Nuh, MSP berharap kepada pemerintah agar bertanggungjawab penuh dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terkait Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terutama terkait dampak ikutannya yang menyusahkan masyarakat.
Hal itu diutarakan
Muhammad Nuh saat melakukan pertemuan silaturahmi dengan jajaran pengurus
Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Utara (PWI Sumut) di aula Gedung
PWI Sumut Parada Harahap Jalan Adinegoro No.4 Medan, Jumat (23/7/2021).
Ketua PWI Sumut H.
Hermansjah, SE dalam kesempatan itu
menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi Anggota DPD RI. H.M.Nuh,
MSp. Kunjungan ini diharapkan dapat berkelanjutan dalam rangka meningkatkan
sinergi membangun negeri bersama-sama ke depan.
"Mudah-mudahan
apa yang disampaikan Anggota DPD RI ini dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua," tambah Hermansjah pada
acara yang juga dihadiri sejumlah unsur pengurus di antaranya Penasehat HA.
Ronny Simon, Wakil Ketua Bidang Organisasi Drs. Khairul Muslim, Wakil Ketua
Bidang Pendidikan Rizal R Surya SH, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan
Wilfried B Sinaga SH, Wakil Ketua Bidang Program dan Kerjasama Drs. H. Agus Syafaruddin
Lubis, Sekretaris Edward Thahir, Bendahara Zul Anwar Marbun, Wakil Sekretaris I
Rifki Warisan, Wakil Sekretaris II Jalaluddin, Wakil Bendahara Hartati
Rangkuti, Pengurus Seksi Julia Nuraini Tarigan dan Eli Marlina.
Lebih lanjut
dijelaskan M. Nuh, ketika pemerintah menerapkan PPKM Darurat semestinya sudah
mengantisipasi dampak ikutannya dengan menggelontorkan bantuan sosial yang
mengiringi bukan malah melarang masyarakat mencari nafkah. Karena itu, M. Nuh
berharap agar pemerintah mengevaluasi PPKM Darurat secara komprehensif dan
optimal.
Menyinggung tentang
peranan pers, M.Nuh mengapresiasi keberadaan pers yang dinilainya sangat
tanggap terhadap situasi perkembangan bangsa dewasa ini. Sebagai anggota DPD RI
kami hanya mendorong adanya perbaikan dan pencerahan bangsa. Dorongan ini juga
muncul seiring dengan terbangunnya opini publik dari masyarakat terkait
kebijakan yang akan dijalankan pemerintah seperti Omnibuslaw dan lainnya.
"Untuk itu kita
minta pers jangan pernah berhenti melakukan kontrol sosial yang bertanggung
jawab dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," katanya.
Menjawab pertanyaan
tentang isu miring terhadap penanganan pandemi covid-19, M.Nuh menyatakan,
covid-19 ini memang ada. Dibilang begitu karena
sudah banyak korban jiwa. Ini , menurut kalangan ulama adalah wabah dari
Allah SWT. Kita harus dapat menjalani
dengan tetap menjaga kesehatan dan mematuhi prokes."Saya sendiri pernah
terpapar dan isolasi mandiri,"ujarnya.
Perlu investigasi
Terkait perlunya
dilakukan investigasi tentang penyaluran dana covid-19 ini, dikatakannya
silahkan saja. Asalkan dibarengi dengan data yang akurat. Kita akui, dana untuk
penanganan covid-19 di Indonesia cukup besar. Tapi penanganannya dinilai kurang
optimal, termasuk pelayaan publiknya.
"Jadi dimasa PPKM
Darurat lanjuan inilah kita harapkan yang kurang optimalkan, harus
dioptimalkan," katanya. [P4/relis]