Pilarempat.com,Medan | Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, SE, MSi
mengungkapkan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) secara keseluruhan di tahun 2019
mampu keluar dari tekanan hebat setelah mengalami tekanan inflasi di 5.4%-an di
tahun berjalan 2019, serta sempat di atas 6% posisi YoY (year on year). Sumut mampu merealisasikan inflasi di bawah
nasional bahkan di batas bawah target BI 2.5%. Di tahun 2019 Sumut mampu
merealisasikan angka inflasi sebesar 2.33%.
“Capaian tersebut
memang fantastis. Tetapi tahun 2020 ini tantanganya tak kalah besar. Kenaikan
Iuran BPJS, Rokok dan kemungkinan harga LPG/elpiji (liquified
Petroleum gas)nantinya akan sangat membebani
pengendalian inflasi Sumut,” ujar Gunawan Benjamin yang juga dosen ekonomi di
sejumlah PTS & PTN di Kota Medan, Senin (20/01/2020).
Dia memperkirakan, tiga
kebutuhan masyarakat tersebut menyumbang inflasi 0.5% hingga 0.7%. Jika Sumut
ingin mengulang prestasi serupa, maka Sumut hanya diberikan ruang laju kenaikan
inflasi sebesar 1.8% di 2020 ini, diluar kenaikan 3 (tiga) kebutuhan yang saya
sebutkan tadi. Kondisi ini memang jadi tugas berat bagi Sumut Dan ini tidak
akan mudah tentunya untuk direalisasikan.
Menanggapi pernyataan
Pak Gubernur Edy Rahmayadi yang bilang bahwa distributor yang dinilai menjadi
salah satu pemicu tingginya inflasi, menurutnya, Dikarenakan banyaknya
komoditas hasil olahan di Sumut yang dijual ke wilayah lain.
Gunawan mengungkapkan, pernyataan
Pak Edy tadi memang ada benarnya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah motif
dari berdagang ini kan keuntungan. Menjual komoditas pangan dari Sumut ke
wilayah lain ini tidak terlepas dari kebutuhan wilayah lain yang tinggi
terhadap komoditas Sumut. Dan ini dilakukan oleh pihak swasta yang bentuknya
itu UMKM. Riau dan kepulauan Riau ini kerap menjadi pembeli yang memicu
kenaikan harga.
Investasi
di Sektor Pangan Holtikultura
Gunawan juga menyarankan,
sebaiknya Sumut memiliki investasi besar di sektor pangan holtikultura, dimana
hasil panennya diperuntukan hanya untuk dijual di wilayah Sumut.
“Investasi langsung di
sektor pertanian, hingga pembentukan BUMD pangan saya pikir cukup baik. Yang
penting eksekusinya. Selanjutnya akan sangat tepat jika distribusinya juga di
kuasai oleh BUMD. Lakukan investasi besar di cold storage, untuk menyimpang kebutuhan pangan. Tapi yang paling
penting dari semuanya ini adalah memastikan bahwa BUMD pangan, PD Pasar mampu
merealisasikan keuntungan dengan berbisnis model seperti ini. Karena kalau
tidak, nantinya pemerintah daerah yang akan kerepotan dengan mensubsidi
perusahaan tersebut dalam jangka panjang,”papar Gunawan.
Ke depan, katanya lagi,
harapan masyarakat, Sumut (Pempro) menjadi market leader dalam pengelolaan
kebutuhan pagan diwilayahnya, plus birokrasi yang efektif dan efisien. Dengan
begitu, kebijakan pengendalian harga pangan menjadi lebih terukur. Setelah itu,
arahkan pemerintah daerah tetangga Sumut seperti Riau maupun Kepulauan Riau
atau wilayah lain untuk investasi di sektor pangan Sumut.
Dengan begitu, ungkap
Gunawan, Sumut bukan hanya mampu mengendalikan harga kebutuhan pangan di Sumut.
Lebih dari itu menjadi penyumbang stok pangan di daerah lain. Tentunya akans
angat berguna bagi masyarakat Sumut dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kesejahteraan
petani. (P4/sya)