PILAREMPAT.com | Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi berharap seluruh organisasi pimpinan daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan dapat menjaga amanah tugas yang diemban terutama dalam menjaga dan mengelola aset-aset daerah yang ada. Terlebih, pengelolaan aset merupakan sesuatu hal yang kerap rentan dan rawan menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi.
Harapan ini disampaikan Plt Wali Kota ketika menerima kunjungan Satuan
Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Satgas Korsupgah) KPK Wilayah 1
Sumbagut di Balai Kota Medan, Kamis (4/02/2021). Tujuan kedatangan satgas KPK
yang dipimpin Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut Maruli Tua Manurung
beserta tim guna melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait realisasi
program Monitoring Center for Prevention (MFP) oleh KPK RI.
“Memberikan yang terbaik untuk Kota Medan harus menjadi keinginan dan
tekad kita bersama. Dengan program ini, harapan kita adalah memutus rantai dan
mencegah terjadinya kembali tindak pidana korupsi dari segala sisi terutama
dalam managemen aset daerah,” kata Akhyar di hadapan sejumlah pimpinan OPD yang
hadir.
Untuk itu, Akhyar pun minta dukungan dari Satgas Korsupgah KPK guna
melakukan pendampingan terhadap Pemko Medan. “Perlu ada warning dari lembaga
yang berwenang sehingga setiap tugas dan tanggungjawab yang dilakukan berjalan
sesuai aturan. Tugas adalah amanah, semoga semua menjadikan Medan yang lebih
baik,” harapnya.
Sementara itu, Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut Maruli Tua
Manurung mengungkapkan pentingnya penilaian MCP bagi pemerintah daerah.
Terlebih, Kota Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia. Oleh karenanya,
Maruli berharap presentase capaian MCP Pemko Medan dapat lebih ditingkatkan
melalui kinerja OPD.
“Mencapai nilai MCP yang baik bukan tidak mungkin, apalagi untuk Kota
Medan yang merupakan kota besar ketiga di Indonesia. MCP ini juga menjadi
bentuk keseriusan kita dalam bekerja untuk terus berbenah dan menjalankan
setiap tugas dengan dan sesuai aturan,” ungkap Maruli.
Diungkapkan Maruli, kehadiran MCP bertujuan untuk membangun suatu kerangka
kerja untuk memahami elemen tugas yang beresiko korupsi. Dengan tujuan, OPD
mendapat gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan menjadi arahan
bagi upaya pencegahan rasuah (korupsi).
Adapun fokus MCP mencakup pada pencapaian program perencanaan dan
penganggaran APBD, Barang Jasa dan Layanan Terpadu Satu Pintu. Lalu, penguatan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), managemen ASN, optimalisasi pajak
daerah, managemen aset daerah dan tata kelola dana desa. [P4]
