Ditambahkan Eko, posisi gudang yang dijadikan bengkel persis ditengah pemukiman padat penduduk. Untuk itu Eko berharap DPRD Medan dapat memfasilitasi kepada Pemko Medan dan dinas terkait agar operasional bengkel dihentikan.
Sedangkan Edi, warga lainnya justru mempertanyakan soal izin yang dimiliki bengkel tersebut. Sejumlah warga mengaku bersedia menandatangi surat karena disebut bahwa surat itu adalah salah satu syarat kepengurusan IMB. Padahal belakangan diketahui, bahwa surat itu untuk izin kebersediaan warga akan adanya bengkel disana.
Hal ini disampaikan mereka terkait bengkel pembuatan spare part mesin pengolahan kelapa sawit di Jl Pancing I Lik III Kelurahan Besar Kec Medan Labuhan. Pasalnya, keberadaan gudang sangat menganggu warga sekitar dengan suara bising dan berada ditengah tengah pemukiman.
Komisi II DPRD Medan merekomedasikan segala izin gudang work shop bengkel pembuatan spare part mesin supaya ditinjau kembali. “Dinas terkait supaya meninjau kembali bila izin terlanjur diterbitkan.
Izin bengkelnya supaya dicabut saja dan disuruh pindah karena keberadaan bengkel terbukti tidak memenuhi syarat beroperasi,”Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) anggota dewan bersama warga, pemilik bengkel dan instansi terkait di ruang Komisi II gedung dewan, Senin (15/10/2020).
Bahkan dalam RDP ditetapkan bengkel hanya boleh beroperasi jika sudah menggunakan peredam suara yang memenuhi ambang batas suara di bawah 70 desibel. Sembari proses peninjauan ulang dilakukan dan bengkel belum mampu meredam suara, maka bengkel dilarang beroperasi.
Pada kesempatan itu, Saim pemilik bengkel mengaku sudah meminta izin kepada masyarakat sekitar. Bengkel tersebut bergerak di bidang konstruksi pembuatan spare part komponen mesin di pabrik kepala sawit. Ia juga mengaku memiliki berbagai izin seperti UKL UPL, Dokumen Amdal, Izin dari DPMPTSP dan Izin lingkungan. “Izin-izin saya sudah lengkap pak,” kata Saim.
Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup Kota Medan, Armansyah Lubis mengaku jika yang menandatangani rekomendasi penerbitan izin adalah Kadis sebelum dirinya, yakni Isa Anshari. Itupun, DLH tidak akan menandatangani surat rekomendasi bila sebelumnya Dinas PKPPR tidak memberikan rekomendasi awal.
“Rekomendasi yang dikeluarkan DLH sesuai rekomendasi yang dikeluarkan TRTB (PKPPR). Mereka izinkan, itu karena lokasinya ada di zona K1. Lalu, pengusaha membuat permohonan UKL UPL melalui konsultan, bukan melaluo petugas kami, jadi tidak ada keterlibatan kami disitu,” jawabnya. [p4/sya]
