DPR RI Dorong Pemerintah Pulihkan Ekonomi, Relaksasi Kredit OJK Harus Diperkuat

/

/ Selasa, 28 Juli 2020 / 13.49 WIB

MEDAN--PILAREMPAT.comAnggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah mengatakan, masyarakat membutuhkan kebijakan ekonomi yang meringankan beban di masa pandemi.

Pandemi Covid-19 tak diketahui kapan sepenuhnya teratasi, bahkan perkembangan terkini menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk yang terinfeksi. 

"Masalah ini berdampak berat ke pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah seperti relaksasi kredit OJK diharap terus diperkuat," ujar Hidayatullah, Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah, di Medan, Senin (27/7/2020).
Hidayat menegaskan, DPR RI mendorong Pemerintah dan otoritas ekonomi untuk terus membuat kebijakan extraordinary. Seperti contoh, kebijakan relaksasi kredit yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kebijakan relaksasi kredit oleh OJK bagi masyarakat yang pendapatannya terdampak langsung oleh Covid-19. Kebijakan OJK ini meringankan tekanan ekonomi yang sedang menghimpit pelaku usaha kecil, pekerja harian di sektor informal dan masyarakat bawah pada umumnya,” ungkapnya.

Ia memandang peran OJK dalam upaya pemulihan ekonomi nasional perlu diperkuat sesuai fungsi dan kewenangannya. “Daya tahan dan stabilitas industri keuangan dalam menghadapi tekanan ekonomi harus OJK jaga k  arena berhubungan langsung dengan tingkat kepercayaan pasar, investor dan dunia internasional pada Indonesia,” lanjutnya.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menekankan agar kebijakan OJK ke depan tetap selalu terkoordinasi sebaik mungkin bersama pemerintah dan otoritas ekonomi lain. “Melalui koordinasi yang efektif, kita optimis dapat melewati masa sulit ini dengan fokus dan semangat yang sama yaitu memulihkan kehidupan ekonomi yang kini terpuruk”, tutup Hidayatullah.
OJK Lakukan Penyegaran Pegawai 
Sementara itu, OJK awal Juli melakukan sejumlah penyegaran pegawai di lingkungan satuan kerja sebagai upaya mengakselerasi kebutuhan penanganan pandemi Covid-19. Penyegaran meliputi pelantikan dan serah terima pejabat termasuk mutasi dan promosi terhadap 369 jabatan baik di kantor pusat maupun daerah.
OJK juga melanjutkan langkah-langkah yang bersifat extraordinary. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso melalui siaran persnya.
Untuk relaksasi kredit, OJK tambah Wimboh tengah menyiapkan berbagai kemungkinan untuk mengeluarkan kebijakan relaksasi lanjutan. Diantaranya, jangka waktu restrukturisasi, batas minimal pemberian kredit, serta dukungan kepada sektor ekonomi yang menjadi pengungkit bergerak kembalinya pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Realisasi restrukturisasi kredit secara keseluruhan di industri perbankan sebesar Rp740,79 triliun untuk 6,56 juta debitur UMKM dan Non UMKM.
Realisasi restrukturisasi untuk UMKM sebesar Rp317,29 triliun untuk 5,29 juta debitur dan non-UMKM sebesar Rp423,5 triliun untuk 1,27 juta debitur. Untuk Perusahaan Pembiayaan, per 30 Juni total outstanding restrukturisasi Rp133,84 triliun dengan 3,74 juta kontrak disetujui, 451.655 kontrak proses persetujuan. [P4]
Komentar Anda

Berita Terkini