 |
PILARempat.com--Pemerintah Kabupaten Karo sepakat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencari solusi dalam penetapan harga jual hasil komoditi pertanian, khusunya jagung.
Pasalnya, harga jagung di tingkat petani di Sumatera Utara (Sumut) sejak Desember 2016 hingga sekarang, terus anjlok menjadi Rp2.800 per kg, biasanya di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp3.150 per kg.
Kondisi ini sangat memprihatikan mengingat harga di pasaran justru lebih tinggi dari HPP yakni mencapai Rp3.500 per kg, meski itu agak turun dibanding sebelumnya lebih Rp 4.000 per kg. Jadi harga tinggi di pasaran, tapi tidak menguntungkan petani.
Hal terangkum dari hasil pertemuan antara Komisioner KPPU Kamser Lumbanraja, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan, Ramli Simanjuntak bersama Bupati Karo, Terkelin Brahmana, Kadis Pertanian Karo, Sarjana Purba serta perwakilan petani, Sapta Sibayang selaku Sekretaris Komunitas Petani Jagung Karo membahas anjloknya harga jagung dalam tiga bulan terakhir ini, di Kantor KPPU KPD Medan, Jalan Gatotsubroto Medan, Rabu (21/2/2018).
Komisioner KPPU, Kamser Lumbanraja meminta agar jalur distribusi tertib dan memperpendek mata rantai distribusi. Selain itu petani juga jangan menjual komoditi bahan baku mentah, tapi diusahakan produksinya ada nilai tambahnya supaya petani juga mendapat nilai jual yang lebih tinggi.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan, Ramli Simanjuntak mengatakan harga jagung di tingkat petani sangat rendah sehingga tak dapat lagi memenuhi biaya produksi dan biaya hidup petani. Kenapa rendah di tingkat petani, sementara di pasaran jauh lebih tinggi. Ini yang mau diteliti KPPU, termasuk bagaimana proses pembelian jagung oleh perusahaan.
“Ini kenyataanya, di sana panjang jalur distribusinya,” tandas Ramli kepada wartawan di Kantor.
 |
| Komisioner KPPU Kamser Lumbanraja (foto; Isya), |
Menurut dia, KPPU mengundang Bupati Karo Terkelin Brahmana dan jajarannya juga petani jagung di Karo karena 30 persen kebutuhan jagung Sumut diperoleh dari Karo.
“Ke depan, KPPU minta agar jalur distribusi dipotong supaya harga tinggi di tingkat petani dan tidak naik di pasaran sehingga keduanya sama-sama diuntungkan,” ujar Ramli.
Berdayakan Koperasi
Solusinya, ungkap Ramli, peran koperasi diberdayakan untuk membeli jagung petani dan langsung bermitra dengan perusahaan sehingga simpul-simpul di tengan jalur distribusi itu tak ada lagi. Ada komitmen bisnis antara koperasi petani dengan perusahaan.
“Selama ini, agen-agen di tengah jalur distribusi itu yang mengambil untung banyak,” katanya.
Untuk itu tambah Ramli, untuk memotong jalur distribusi dengan cara membuat perjanjian kerjasama (MoU) atau program kemitraan komoditas jagung di Sumut misalnya kemitraan industri pakan ternak dengan kelompok tani.
Selain itu, KPPU juga akan meneliti seperti apa proses tingkat pembelian jagung petani oleh perusahaan.
“KPPU ingin perdagangan jagung lebih pendek jalur distribusinya dan petani diuntungkan serta perusahaan juga tidak mengeluarkan biaya mahal,” pungaksnya.
Bupati Karo, Terkelin Brahmana mengakui harga jagung di wilayahnya tidak stabil. “Saya senang adanya apresiasi dari KPPU untuk mencari solusi bagaimana harga jagung tidak anjlok di tingkat petani dan mahal di pasaran,” kata Terkelin.
Meski sekarang sebagian lahan pertanian di Karo lagi dilanda erupsi gunung Sinabung, namun kita tetap perlu mencari solusi harga jagung supaya relatif stabil. Sebab ada lahan yang terkena dan ada pula yang tidak.
“Kami juga akan kaji kemitraan kelompok tani dengan koperasi supaya bisa dibantu KPPU,” katanya.
Kadis Pertanian Karo Sarjana Purba menambahkan untuk periode tanam Januari-April, luas tanaman jagung di Karo 43.385 hektar dengan produktivitas 68 kuintal per hektar atau produksi sekira 301.000 ton. Harga di tingkat petani Rp2.800 per kg, sedangkan harga di pabrik lebih Rp3.000 per kg. “Di tingkat penerimaan konsumen, ada perdagangan tidak sehat,” katanya.
Hal sama diungkapkan Sekretaris Komunitas Petani Jagung Karo Sapta Sibayang yang mencurigai pabrik menetapkan harga semena-mena sehingga petani tidak bisa berbuat apa-apa. [P4/is]
